Cara Membuat Laporan Realisasi APBDesa Semester I (Permendagri 20/2018)

DesaJuara - Aturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa kembali mengalami perubahan. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tentu saja,  dengan adanya peraturan baru pengelolaan uang desa pun akan menjadi lebih baik.

Lahirnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentu saja mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan berbagai format laporan dibandingkan dengan Permendagri lama Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga bagi  Anda yang telah terbiasa dengan format lama, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan format baru sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018

Secara ringkas kita lihat dalam tabel di bawah ini persamaan dan perbedaaan Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 terkait dengan Laporan Pelaksanaan APBDesa :




















































AyatPermendagri Nomor 113 Tahun 2014AyatPermendagri Nomor 20 Tahun 2018
Diatur Pada Pasal 37 ayat 1 s/d ayat 4Diatur Pada Pasal 68 ayat 1 s/d ayat 3
Isi Pasal: 37Isi Pasal : 68
(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. Laporan realisasi semester pertama dan b. Laporan realisasi semester akhir(1)Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
(2)Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.(2)Laporan sebagaimana ayat 1 terdiri dari : a. laporan realisasi APB Desa ; dan b. laporan realisasi kegiatan
(3)Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.(3)Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
(4)Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kita lihat, baik Permendagri maun yang lama sama-sama mewajibkan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan APB Desa per semester. Semester pertama dan semester akhir. PERBEDAANNYA terletak pada waktu penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama maupun semester akhir.

Pada Permendagri 113/2014 Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli.

Sedangkan pada Permendagri yang baru, nomor 20 tahun 2018 paling lambat harus sudah disampaikan pada minggu kedua bulan Juli, dua minggu lebih awal dari peraturan sebelumnya. Akhir semester pertama jatuh tanggal 30 Juni, bahan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa mestinya sudah bisa diselesaikan sebelumnya. Atau kalaupun ada kegiatan yang diselesaikan akhir bulan Juni, kaur atau kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaiakan laporan akhir pelaksanaa realisasi kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu sejak seluruh kegiatan selesai (pasal 56 Permendagri 20/2018).

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa ini merupakan gabungan seluruh laporan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran. Maka kaur dan kasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa paling lambat minggu ke satu Juli.

Menyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Wali Kota tidak melampaui batas akhir yang ditentukan. Paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan. Karena Bupati juga harus menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan (Pasal 69 Permendagri 20/2018).

Perlu diingat bahwa setiap laporan yang dibuat akan secara berjenjang dilaporkan ke pemerintahan di atasnya. Jadi mulai sekarang cobalah untuk menyelesaikan setiap laporan tepat waktu.

Kepala Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berdasarkan laporan kaur dan kasi yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran. Adapun laporan yang dibuat kaur dan kasi khusus kegiatan yang sudah seluruhnya dilaksanakan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.Yang masih dalam pengerjaan atau kegiatan yang belum rampung sampai dengan 30 Juni tidak perlu dilaporkan pada laporan semester pertama.Berlaku untuk kegiatan diluar belanja pegawai yang sifatnya rutin /bulanan.

Khusus untuk belanja pegawai /Belanja penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa.dilaporkan sampai dengan realisasi akhir Juni. Karena belanja ini sifatnya rutin bulanan jadi dianggap rampung perbulan saat dibayarkan.Jadi bagaimana kaur dan kasi mengerjakan laporannya. Silahkan laporannya menggunakan Format DPA Format Rencana Kegiatan dan Anggaran seperti gambar 1 dibawah dan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran seperti pada gambar 2.

[caption id="attachment_350" align="aligncenter" width="320"] Gambar 1[/caption]

 

[caption id="attachment_351" align="aligncenter" width="320"] Gambar 2[/caption]

Dengan selesainya kaur dan kasi mengerjakan kedua format tersebut sebenarnya bahan penyusunan laporan kepala desa atas realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama telah cukup. Sekarang tinggal menggabungkan seluruh laporan kaur dan kasi pada format laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) Semester pertama seperti format pada gambar dibawah.



Isikan sesuai bidang, kegiatan dan belanja yang dilaporkan kaur dan kasi. Walaupun ini sifatnya laporan tidak diperlukan bukti-bukti penunjang seperti pertanggung jawaban, namun bukti-bukti administrasi keuangan sesuai yang diatur dalam Permendagri ini dibuat dan dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Demikian postingan terkait dengan  terkait Cara Membuat Laporan Realisasi APBDesa Semester I (Permendagri 20/2018), postingan ini sebagai pengantar saja. Untuk lebih lengkapnya disarankan Anda terus membaca secara seksama isi Permendagri 20/2018 beserta lampiran yang ada.

Demikian, sebelumnya saya ucapkan atas kunjungan Anda.

Salam Desa Juara

desajuara.com
Previous Post Next Post