Cara Pengelolaan Aset Desa yang Baik (Permendagri No 1/2016)

Desa Juara - Aset Desa yaitu Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa. Barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Barang yang diperoleh melalui hak lainnya yang sah.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan  aset desa,  maka semua aset desa harus diadministrasikan dengan baik dan sesuai aturan, agar dapat menunjang terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyaratan dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Sehingga pada akhirnya akan berguna bagai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Aset Desa yang tidak diadministrasikan dengan baik dapat berakibat buruk bagi desa. Kehilangan Aset Desa dapat saja terjadi. Kehilangan tanah desa karena bergeser batas tanah yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah. Ini dimungkinkan karena masih banyak tanah desa yang belum dipasang patok batas yang permanen.

Pengertian Penatakelolaan Aset Desa


Penatakelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan pengaturan, pegelolaan, pelaporan dan pengawasan aset desa. Pengelolaan aset desa tidak dapat dipisahkan atau diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Bukankah setiap tahun desa melaksanakan APBDesa yang berdampak meningkatnya/bertambahnya aset desa ? dan bukankah setiap tahun aset desa yang sudah ada akan mengalami penyusutan ? So, pasti jawabannya "ya".

Administrasi aset desa merupakan dokumen tertulis yang mencatat peristiwa bertambah dan berkurangnya aset desa. Administrasi aset yang baik akan menggambarkan keadaan kekayaan desa yang sebenarnya. Dan merupakan bagian yang harus dilaporkan pada laporan pertanggung jawaban APBDesa semester akhir atau akhir tahun.

Tatakelola Aset Desa


Tatakelola Aset Desa meliputi:


  1. Pengaturan Aset Desa;

  2. Pengelolaan Aset Desa:

  3. Pelaporan Aset Desa:

  4. Pengawasan Aset Desa:


Pengaturan Aset Desa

Pengaturan pengelolaan aset desa harus dituangkan dalam produk aturan yang mengikat semua warga. Di Desa pengaturan tersebut dituangkan dengan Peraturan Desa tentang Aset Desa. Diikuti Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksananya.

Perdes aset desa sekurang-kurangnya memuat; jenis dan macam aset desa,fungsi/manfaat atau kegunaan aset desa. Atas aset desa tak bergerak seperti tanah harus jelas lokasi dan batas-batasnya serta legalitas suratnya. Tata cara pengelolaan, pengurusan dan tata administrasi pelaporan aset desa. Dan tidak kalah pentingya Perdes Aset Desa harus juga mengatur tata cara retensi aset desa yang tidak digunakan, rusak berat, hilang atau akan dihibahkan.

Rancangan Perdes aset desa wajib disampaikan ke Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Pastikan tidak ada pasal atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhati-hatilah dalam menetapkan Perdes aset desa karena mengandung tanggung jawab dikemudian hari.

Kepala Desa karena jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

Karena banyaknya pekerjaan yang berkaitan dengan urusan tugas dan fungsi Kepala Desa, maka dalam melaksanakan kekuasaan mengelola aset desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Sekretaris Desa karena jabatannya secara otomatis adalah Pembantu Pengelola Aset Desa. Selain itu juga dibantu salah satu perangkat desa sesuai bidang tugasnya sebagai petugas Pengurus Aset Desa.
Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa harus mengedepankan asas :

  1. Fungsional;

  2. Kepastian hukum;

  3. Tranparansi/keterbukaan

  4. Efisiensi;

  5. Akuntabilitas; dan

  6. Kepastian nilai.


Fungsional pengelolaan aset desa harus mengedepankan pemanfaatan fungsi aset desa untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyaratan dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dapat meningkatkan mutu hasil pelayanan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dalam mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kepastian Hukum Pengelolaan aset desa harus mengedepankan kepastian hukum atas aset desa, harus sesuai ketentuan hukum /perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari perencanaan pengadaan aset, eksekusi pengadaan, inventarisasi, pelaporan dan pengawasannya harus sesuai ketentuan.

Transparansi Keterbukaan dalam penatakeloaan aset desa, sehingga masyarakat mengetahui dan mempunyai akses yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan mengawasi aset desa

Efisien pengelolan aset desa harus mengedepankan daya guna dan hasil guna dari aset desa. Aset desa dengan manfaat lebih besar biaya pemeliharaan/operasional kecil akan lebih efisien. Sebaliknya aset desa yang manfaatnya kecil atau tidak sepadan dengan biaya pemeliharaan yang besar dapat dikatakan tidak efisien. Penghapusan atas aset tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Akuntabilitas asas perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan aset desa yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepastian Nilai assa pengelolaan aset desa berdasarkan nilai objektif. Nilai aset yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun phisik aset dimaksud.

Pelaporan Aset Desa

Laporan keadaan aset desa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dilaporkan dalam Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa semester akhir sebagai lampiran.

Petugas Pengurus Barang berkewajiban membuat daftar inventari barang. Dibuat dalam format KIB A aset berupa Tanah. KIB B aset berupa peralatan dan Mesin, KIB C aset berupa bangunan, KIB D untuk aset berupa Jalan, Irigasi dan jaringan, KIB E format untuk aset tetap lainnya, sedangkan KIB F untuk aset berupa konstruksi yang masih dalam pengerjaan.

Petugas pengurus barang juga berkewajiban membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Desa (DHPBMD) hasil pengadaan melalui APBDesa, setiap akhir tahun

Membuat rekapitulasi daftar aset, membuat laporan daftar pengurangan aset/reklas masing-masing KIB. dan masih banyak lagi form laporan yang harus dibuat petugas pengurus barang. Silahkan pelajari secara tekun dan mendalam lagi.
Sekretaris Desa

Sekdes sebagai pembantu pengelola aset desa berkewajiban meverifikasi laporan yang dibuat oleh petugas pengurus barang. Memastikan kebenaran laporan dan keakuratan laporan aset. Memberikan arahan dan petunjuk untuk perbaikan apabila ada kesalahan. Serta menyampaikan laporan kepada Kepala Desa setelah menandatangani sebagai bukti laporan telah diverifikasi
Kepala Desa

Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dapat mengesahkan laporan aset desa setelah memastikan semuanya dibuat dengan benar

Pengawasan Aset Desa


Pengawasan terhadap aset desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dilakukan juga oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mempunyai peran aktif turut mengawasi aset desa.

Administrasi Pengelolaan Aset Desa


Apa saja yang termasuk aset desa


Berdasarkan jenisnya kekayaan desa terdiri :


  1. Kekayaan asli milik desa.

  2. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.

  3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan  atau yang sejenis.

  4. Kekayaan desa yang diperoleh dari hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak dan/atau diperolehan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Hasil kerjasama desa.

  6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.


Kekayaan asli desa berupa


  1. Tanah kas desa.

  2. Pasar desa.

  3. Pasar hewan.

  4. Tambatan perahu.

  5. Pembangunan desa.

  6. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa.

  7. Hutan milik desa.

  8. Mata air milik desa.

  9. Pemandian umum.

  10. Lain-lain kekayaan desa.


Bagaimana mengelola aset desa?


Berbicara mengenai bagaimana mengelola Aset Desa tentunya harus mengetahui lebih dulu berbagai peraturan yang mengatur hal tersebut.

Mulai dari peraturan ditingkat Pemerintah Pusat (Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan menteri) dan peraturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten).Dan tidak boleh dilupakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah wajib dibuat peraturan pelaksa ditingkat desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
Jadi bagaimana mengelola aset desa?

Aset Desa dikelola oleh Desa berdasarkan peraturan undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa dan peraturan pelaksana lainnya ditingkat desa secara baik dan benar untuk dipergunakan mencapai kemajuan desa, kemandirian desa dan masyarakat desa yang sejahtera.
Apa saja tahapan yang harus dilakukan ?

Hal yang paling pertama dan utama bagi pengelola barang desa adalah mencatat setiap terjadi perubahan baik pengurangan maupun penambahan aset desa

Masing-masing barang sesuai jenis dan klasifikasinya dicatat pada buku dengan format sesuai ketentuan.

Pastikan setiap penambahan barang modal yaitu barang yang memiliki nilai pakai lebih dari satu tahun dimasukan dalam buku inventaris aset desa.

Agar memudahkan dalam perhitungan penyusutan maka sebaiknya dari awal sudah ditentukan umur pakai barang modal tersebut. Umur pakai suatu barang akan menentukan nilai penyusutan. Sehingga bisa ditentukan nilai penyusutan setiap barang.

Selain untuk menentukan nilai penyusutan juga dapat dijadikan dasar menentukan jadwal penghapusan/retensi barang/aset desa.

Dapat diilustrasikan seperti ini. Misalnya Desa membeli barang modal berupa pompa air merek Honda 8 inc seharga 24 juta. Diketahui umur pakai dengan perawatan maksimum dapat digunakan atau masih layak pakai selama 6 tahun. Maka nilai penyusutannya sama dengan 24 Juta dibagi 6 tahun yaitu sama denga 4 juta pertahun.

Selain itu desa dapat menentukan jadwal penghapusan pompa air tersebut setelah enam tahun digunakan

Aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat segera disertifikatkan atas nama Desa. Ini untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan status keberadaan tanah desa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan yang mengatur bahwa tanah desa harus disertifikatkan diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pengelolaan aset desa.

Setelah semua barang dicatat dihitung nilai penyusutan setiap barang, buatlah laporan barang milik desa per semester. Menggunakan format baku yang sudah ditentukan.

Laporan barang/aset sekurang-kurangnya mencantumkan penambahan barang/aset dan akumulasi penyusutan selama satu tahun. Sehingga diketahui keadaan terakhir barang/aset desa pada akhir tahun anggaran.

Sebelum Laporan barang milik desa ditandatangani oleh pengelola aset/ kaur aset dan disyahkan oleh Kepala Desa lakukan penyesuaian dengan Laporan APB Desa. Jumlah maupun nilai barang/aset harus sesuai dengan jumlah belanja barang modal pada APB Desa. Bukankah setiap belanja modal menggunakan dana APB Desa ?

Jika ditemukan misalnya, di APB Desa ada belanja modal barang “A”. Ternyata dilaporan barang tidak ada. Pastinya akan jadi masalah jika menjadi temuan Inspektorat maupun BPK. Hal ini bisa saja terjadi karena barang “A” tidak dibeli/direalisasi atau pengelola barang lupa mencatat. Jadi lakukan Rekonsiliasi atas laporan barang/aset yang dibuat sebelum disyahkan. Hal-hal yang sering terjadi sebagai temuan Inspektorat setiap pemeriksaan ke Desa.

Pengadaan barang tidak didahului dengan perencanaan (tidak adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa). Seharusnya belanja barang pada APBDesa ada berdasarkan adanya Rencana Kebutuhan Barang Milik Desa (RKBMD).

PENTING: Peraturan Desa tentang Pengaturan, Pengurusan, Pengelolaan dan Pengawasan Aset Desa penting dibuat demi tertib dan terjaminnya kepastian hukum pengelolaan barang milik desa.



Sumber: Format Lengkap Adminstrasi Desa

 
Previous Post Next Post