Cara Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Kaur Keuangan Desa

 

Kaur Keunganan Desa, yang menjalankan fungsi sebagai bendahara  wajib memungut PPh Pasal 22 atas belanja barang dengan nilai diatas Rp. 2.000.000 dan tidak terpecah-pecah.

# Jenis Barang yang Tidak Kena PPh pasal 22


Semua belanja barang dari toko dikenakan PPh Pasal 22 kecuali atas belanja bahan bakar minyak, gas, pelumas. Belanja penggunaan listrik, air dan benda pos termasuk yang tidak dipungut PPh Pasal 22.

Belanja barang dari masyarakat tidak dipungut PPh Pasal 22 atas barang yang diambil langsung dari alam tanpa proses pengolahan baik oleh mesin maupun manual. Misalnya bambu, Pasir kali, batu kali/gunung.

Sedangkan batu muka, batu pecah 15-20, split dikenakan PPh Pasal 22 karena melalui proses pengolahan terlebih dulu untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan.

# Besar Tarip PPh pasal 22


Tarip PPh Pasal 22 atas barang kena pajak sebesar 1,5 % jika wajib pajak memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 3 % atau seratus persen lebih tinggi dari yang ber NPWP.

Misalnya pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pembayaran ke Bendahara atas belanja barang yang sudah dilakukan. Pelaksana kegiatan menyampaikan SPP sesuai jumlah/nominal lampiran nota dan kwitansi. Untuk belanja yang nilainya lebih dari 50 s.d 200 juta wajib dilampiri Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan (BASTHP). Belanja diatas 200 juta dilampiri Surat Perjanjian.

# Alur Pemotongan  PPh pasal 22


Jangan lupa SPP harus juga dilengkapi RAB sesuai DPA dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pelaksana.

Setelah berkas SPP lengkap Bendahara (kaur Keuangan) meneruskan ke Sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi. Sekretaris desa melakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah dan kualitas barang sesuai spesipikasi pesanan.

Sekretaris Desa membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah diverifikasi dan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai PPKD untuk mendapat persetujuan.

Kaur Keuangan mengeluarkan uang sesuai SPP yang telah disetujui Kepala Desa. Atas belanja yang terutang pajak wajib dipotong oleh bendahara.

# Contoh Perhitungan PPh pasal 22


Pada kesempatan ini akan mensimulasikan Pungutan atau pemotongan pajak atas belanja barang.

Misalnya pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan terdapat kenyataan belanja barang sesuai nota dan kwitansi sebagai berikut :

  1. Tanggal 28 Maret 2019 belanja ke Toko Makmur Jaya beralamat Jl. Raya Muara No. 9 Majalengka, berupa Alat Tulis Kantor (ATK) jumlah pada nota dan kwitansi sebesar Rp. 1.500.000.
    Toko milik tuan Dedi dan telah memiliki NPWP.

  2. Tanggal 29 Maret 2019 juga dibeli alat listrik sebesar Rp. 1.200.000 dari Toko Makmur Jaya.

  3. Tanggal 30 Maret 2019 membeli alat perlengkapan kantor berupa pemotong kertas seharga Rp.900.000.

  4. Tanggal 31 April 2019 membeli printer ke Toko Rama Komputer seharga Rp. 3.250.000. Toko milik Tuan Adi Rama dan telah mempunyai NPWP.


Pemungutan PPh

Pembelian ATK Rp. 1.500.000,- tidak dipungut PPh Pasal 22 karena pembelian tersebut tidak melebihi nilai Rp. 2.000.000.
Pembelian alat pemotong kertas Rp. 900.000, tidak dikenakan PPh Pasal 22 karena dibawah 2 jt.
Pembelian Printer Rp. 3.250.000, dikenakan PPh Pasal 22 karena harga pembelian telah melebihi nilai Rp. 2.000.000. Perhitungan PPh Pasal 22 dari harga tanpa PPN. Jika harga termasuk PPN maka perhitungan pungutannya yaitu : (100/110 x harga) x 1,5 %
Maka PPh pasal 22 Belanja Printer yaitu (100/110 x 3.250.000) x1.5% x = Rp. 44.318

PPh Pasal 22 tidak dipungut atas belanja barang jika :

  1. Barang yang diberi paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak terpecah-pecah dalam beberapa faktur.

  2. Membeli bahan bakar minyak, listrik, gas pelumas, air minum/PDAM dan benda Pos.

  3. Pembayaran untuk pembelian barang yang diatur oleh peraturan dibebaskan dari pajak. Misalnya pembelian barang yang menggunakan dana Bantuan Oerasional Sekolah (BOS).


Yang dimaksud tidak dipecah-pecah/ terpecah-pecah yaitu nilai transaksi tidak dipecah dalam beberapa tagihan (nota, faktur/ invoice) sehingga seolah-olah transaksi terpisah dengan nilai tidak melebihi Rp. 2.000.000. Dalam hal terjadi pemecahan nilai pembelian atas suatu transaksi yang menjadi kesatuan, walaupun transaksi pembelian terpisah kurang dari Rp. 2 jt, tetap dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Memperhatikan contoh pemotongan PPh Pasal 22 di atas, maka apabila pembelian ATK, alat pemotong kertas pada Toko Makmur Jaya dibayar dalam satu hari, meskipun nota dan kwitansinya terpisah harus dipungut PPh Pasal 22. Karena jumlah keduanya sudah melebihi nilai dua juta rupiah.
Pemungutan PPN

Pembelian ATK Rp. 1.500.000 dan melampaui nilai Rp. 1.000.000 dipungut PPN. Perhitungan PPN (100/110 x 1.500.000) x 10% = Rp 136.364,-

Pembelian alat pemotong kertas Rp. 900.000, pembelian tidak melebihi 1 juta rupiah,tidak dipungut PPN.

Pembelian Printer Rp. 3.250.000, karena melebihi nilai 2 jt rupiah, dikenakan PPN 10% dari harga sebelum PPN.
Perhitungan potongan PPN yaitu : (100/110 x 3.250.000) x 10 % = Rp.295.455

Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 yaitu :

  1. Pasal 22 Undang-Undang PPh.

  2. Peraturan Menteri Keuangan (Permekeu nomor 154/PMK.03/2010) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016.

  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015.


Sumber - blog format administrasi desa
Previous Post Next Post