Waktu yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Administrasi Kependudukan

Tahun 2019 ini merupakan momen terbaik membayar kemunduran empat tahun yang lalu. Pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif kiranya jadi pemberat semangat menuntaskan penyelesaian KTP elektronik secara tuntas.

Diera serba digital, pelayanan cepat menjadi salah satu target yang mestinya mudah untuk diwujudkan. Peran sarana dan prasarana teknologi informasi (IT) dirasa cukup ditambah SDM yang tidak kalah mumpuni. Sepertinya sudah cukup baik untuk menghasilkan kinerja pelayanan terbaiknya di bidang administrasi kependudukan.

Sebenarnya pelayanan dibidang adminduk telah mencapai pencapaian yang baik. Dibeberapa daerah telah melakukan inovasi-inovasi cerdas. yang dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Misalnya pembuatan akta kelahiran sehari jadi. Sudah banyak dilakukan di beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Mungkin yang paling menonjol keterlambatan penyelesaian hanya pada pembutatan KTP-e. Namun sejalan pelaksanaan Pemilu pada Rabu 17 April nanti, pembuatan KTP-e terus ditingkatkan. Jumlah blanko KTP-e telah disalurkan ke Kabupaten/kota dengan jumlah lebih besar. Meski tidak menjamin dalam jumlah cukup.

Pada situasi ini pemilih pemula seyogyanya dapat prioritas. Untuk legalitas sebagai pemilih. Dan bagi pemilih pemula yang belumpernah memiliki/mencetak KTP-e silakan buruan mengurusnya.

Butuh waktu berapa lamasih mengurus KTP-e sampai jadi ?


Sebenarnya relatif, ada yang satu atau dua hari jadi, setelah persyaratan lengkap. Ada juga yang lama biasanya ketika blanko kosong, sampai ada kiriman dari pusat.

Penyelesaian segala bentuk pelayanan administrasi kependudukan dapat diselesaikan dalam rentang waktu sebagai berikut :

  1. Kartu Keluarga atau KTP-e paling lambat 14 (empat belas) hari;

  2. Surat Keterangan (Suket)Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;

  3. Suket Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;

  4. Suket Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

  5. Suket Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

  6. Suket Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

  7. Suket Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

  8. Suket Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

  9. Suket Kematian paling lambat 3(tiga) hari;

  10. Suket Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau

  11. Suket Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggaldipenuhinya semua persyaratan.


Untuk Jelasnya silahkan baca UU No 23 tahun 2006 tentan Administrasi Kependudukan sebgaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

10 Agenda Besar Penyelenggaraan Adminduk.



  1. Alih teknologi untuk kemandirian Dukcapil. Kemandirian teknologi secara bertahap dimulai sejak tahun 2018 dan semakin dioptimalkan di tahun 2019. Untuk itu, peningkatan sumber daya manusia Dukcapil terus dilakukan, terutama proses alih teknologi dengan mitra yang selama ini bekerjasama dalam pengelolaan teknologi Dukcapil.

  2. Memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan. Pertama kali dicanangkan secara nasional pada awal 2018. Sudah diterapkan di provinsi dan kabupaten/kota, akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

  3. Keberlangsungan sistem melalui peremajaan, pemeliharaan, dan pengambangan sistem untuk keberlangsungan sistem penyelenggaraan Adminduk, serta peningkatan kualitas SDM.

  4. Mendukung suksesnya Pemilu 2019, melalui peningkatan layanan penyediaan data dan pemutakhiran data kependudukan. Memaksimalkan layanan kepemilikan KTP-el dengan mempercepat pencetakan KTP-el. menyiapkan call center untuk dukungan validasidata kependudukan.

  5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan

  6. Mengembangkan inovasi melalui Dukcapil Go Digital, pelayanan daring/online, pelayanan terintegrasi, penciptaan ekosistem dalam penyelenggaraan Adminduk dengan lembaga lain.

  7. Pelaksanaan Kebijakan dan aksi pelayanan yang setara bagi penduduk rentan, terisolir, penduduk di kawasan perbatasan negara, dan LP/Rutan.

  8. Pelaksanaan dan pendampingan pelayanan Administrasi kependudukan WNI di luar negeri.

  9. Membangun kinerja pelayanan Administrasi kependudukan yang makin meningkatkan percepatan kualitas layanan bagi penduduk.

  10. Pendokumentasian produk, aplikasi, sistem, dan inovasi penyelenggaraan Adminduk.


Semoga saja sepuluh agenda besar kependudukan di atas dapat terlaksana dengan baik. Mari kita bersama mewujudkannya. Dengan selalu berusaha menjadi warga negara yang taat administrasi penduduk.
Previous Post Next Post