Contoh Rencana Anggaran Biaya Penyusunan Profil Desa

 

Pelaksanaan pengelolaan profil desa/kelurahan diatur dalam Permendagri nomor 12 tahun 2007. Pelaksanaan pengelolaan profil desa menjadi kewajiban desa/kelurahan. Kewajiban yang melekat pada perangkat desa sesuai dengan urusan tugas sesuai tupoksinya.

Tugas penyusunan profil tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh perangkat desa. Coba bayangkan jika pendataan terkait update data dasar keluarga dilakukan hanya oleh Perangkat Desa, pasti pekerjaan pokok perangkat desa yang lainnya akan terbengkalai.

Pemerintah melalui Permendagri 12 tahun 2007 telah mengatur bahwa desa/kelurahan dapat membentuk Pokja penyusunan profidesa.

Terlebih dahulu saya mengingatkan perbedaan panitia dengan Pokja. Meski keduanya mungkin banyak persamaannya namun ada beberapa perbedaanya yang sangat jelas.

Diantaranya Pokja mempunyai target kerja yang jelas dan dapat diukur dibandingkan dengan tugas panitia. Hasil kerja panitia dapat saja diukur hanya bersifat kualitatip. Berbeda dengan Pokja selain targetnya jelas hasil pekerjaannya dapat diukur secara kuantitatif sehingga pengukuran hasil kerjanya bersifat objektif.

Perbedaan lainnya yaitu pada Pokja dimungkinkan adanya tumpang tindih jabatan/kewenangan/tugas pekerjaan. Contoh gampangnya Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun perangkat Desa lainya yang terlibat dalam Pokja, tanpa menjadi Pokja profil desa sebenarnya kepala desa dan perangkat desa wajib melaksanakan pendataan profil desa.

Jadi sebenarnya tugas penyusunan profil desa adalah tugas pemerintah desa yang sudah melekat pada desa. Tanpa disediakan anggaran sekalipun tugas ini harus dilaksanakan.

Mengingat sejauh ini masih banyak desa yang belum melaksanakan penyusunan profil desa secara maksimal. Baik profil desa dalam bentuk buku profil desa maupun profil desa online (prodeskel). Melalui Permendagri 20 tahun 2018 sudah difasilitasi penganggaran penyusunan data profil desa melalui APBDesa.

Dalam APBDesa penyusunan profil desa dapat dimasukan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan. Nama kegiatannya yaitu Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan perkembangan desa).

Karena Pendataan profil desa masuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa maka anggarannya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) atau dari PAD.

Jika desa merencakan penyusunan profil untuk dianggarkan dalam APBDesa. Beberapa hal dibawah ini yang harus dipersiapkan.

Tentukan nama kegiatan berpatokan kepada nama kegiatan yang ada dalam permendagri 20 tahun 2018 yang sudah saya sebutkan. Jika sudah ada dalam peraturan Bupati/walikota, silahkan sesuaikan nama kegiatannya dengan perbup/walkot.

Pastikan kegiatan tersebut masuk dalam RKPDesa. Dan harus sudah dibuat kerangka acuan kerja serta Rencana anggaran biayanya.

Nah sekarang kita akan fokus membahas RAB penyusunan profil desa. Didalamnya tentu ada honor pokja yang dapat dianggarkan.

Ketentuan satuan pemberian honor sesuai peraturan menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018. Dapat saya sebutkan sebagai berikut :

  1. Dihitung dengan satuan orang per jam (OJ)

  2. Dihitung dengan satuan orang per hari (OH)

  3. Dihitung dengan satuan orang per bulan (OB)

  4. Dihitung dengan satuan orang per tahun (OT)

  5. Dihitung dengan satuan orang per paket (OP)

  6. Dihitung dengan satuan orang per kegiatan (OK)

  7. Dihitung dengan satuan orang per responden (OR)

  8. Dihitung dengan satuan orang per jam pelajaran (OJP)

  9. Dihitung dengan satuan orang per terbitan (Oter)


Sebelum menghitung kebutuhan biaya/honor pokja. Kita harus menentukan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk posisi pokja propil desa.

Memperhatikan ketentuan pokja terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Sekretaris Desa sebagai Ketua dan anggota terdiri dari unsur perangkat desa, , pengurus lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat. Bahkan dapat melibatkan aparat perangkat daerah yang ada di kecamatan atau desa.

Kegiatan yang dilaksanakann pokja meliputi:
Penyiapan instrumen pengumpulan data,
Pelaksanaan pengumpulan data,
Pengolahan data dan
Publikasi data profil desa.

Jumlah anggota pokja disesuaikan sehingga mampu mencakup 4 kegiatan tersebut.

Diluar Pokja tentu harus ada petugas pencacah/pendataan dan operator yang bertugas menginput data kedalam basis data penduduk offline maupun online (prodeskel).

Bagaimana penentuan honornya ?

Pokja profil desa dapat diberikan honor dengan perhitungan satuan orang perbulan (OB), atau satuan orang per paket (OP). Besaranya silakan mengacu pada standar Biaya Umum sebagai batas maksimal yang ditentukan dalam perbup/perwali tentang standar biaya umum.

Jika pelaksanaan penyusunan/pendataan profil cukup lama misalnya lebih dari 4 bulan sebaiknya honor pokja dengan satuan orang per paket. Tujuannya untuk efisiensi anggaran, pokja hanya menerima satu kali honor sampai tugas pokja dinyatakan selesai 100 %. Namun jika diperkirakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan dapat saja diatur honornya dalam satuan orang perbulan (OB).

Honor petugas pencacah/pendataan diberikan dengan perhitungan satuan responden (OR). Misalnya ditentukan per responden data individu sebesar Rp. 1000,- dan per responden Kepala Keluarga Rp. 500,-. Maka perhitungannnya jika pencacah mendata satu KK dengan jumlah jiwa 3 orang akan mendapat honor sebesar Rp.3.500.

Honor operator komputer sebaiknya diberikan dalam satuan upah bulanan (OB). Namun juga harus ditentukan target bulanannya. Misalnya ditentukan targetnya yaitu harus menginput data KK sebanyak 15 KK perhari atau 300 KK perbulan dan data individu sebanyak 50 individu perhari atau 1000 individu per bulan pada aplikasi prodeskel.

Dengan perhitungan tersebut seandainya di desa anda terdiri dari 1.500 KK dengan jumlah jiwa 6.000 orang. Maka operator akan mampu menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu 5-6 bulan.

Bagaimana menentukan upahnya ? Kalau ditentukan dalam standar biaya umum / Standar Belanja Daerah misalnya untuk upah jasa tenaga operator komputer/ jasa tenaga lainya sebesar Rp. 75.000/hari. Maka petugas operator dapat diberikan honor sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan. Dengan rincian Rp. 75.000,- dikali 20 hari kerja rata-rata tiap bulan.

Besaran biaya honor pokja, petugas pencacah dan operator penyusunan profil desa, kegiatan penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan perkembangan desa). Rencana anggaran biayanya dapat dibuat sebagaimana contoh di bawah ini :

Contoh RAB Kegiatan penyusunan profil desa



Contoh diatas belum memperhitungkan biaya sosialisasi, rapat-rapat dan kebutuhan cetak dan penggandaan. Silahkan lengkapi sendiri komponen biaya kegiatan penyusunan/pendataan dan pemutakhiran data profil desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berkaku di daerah masing-masing.

Sumber - format lengkap adminstrasi desa
Previous Post Next Post