5 Jenis Pajak dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Desajuara.com - Kaur Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap belanja yang bersumber dari APBDesa, baik belanja barang maupun jasa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Wajib dipotong atau dipungut oleh Kaur Keuangan.

Kaur Keuangan memotong atau memungut pajak atas dasar ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sudah menjadi keharusan Bendahara mempelajari dan memahami peraturan perpajakan.

Memahami dan menerapkan perpajakan yang benar sangat penting.

Salah hitung bisa mengakibatkan kurang bayar pajak, atau  lupa atau tidak tahu yang menyebabkan belanja tidak dipotong atau dipungut pajak padahal seharusnya dkenakan pajak.

Jika terjadi tentu bendahara secara pribadi maupun Desa sebagai institusi akan menuai masalah. Paling kecilnya akan menjadi temuan ketika pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK.

Nah supaya hal itu tidak terjadi, Bendahara wajib membekali diri dengan pengetahun perpajakan. Aturan perpajakan selalu berkembang, jadi teruslah belajar dan gali informasi dan berkonsultasi dengan orang pajak misalnya ke KP2KP. Orang perpajak pasti dengan senang dan ramah menerima anda, jadi jangan pernah sungkan untuk bertanya atau berkonsultasi.

Agar mahir dalam bidang perpajakan tentu butuh waktu lama. Namun untuk menjadi Kaur Keuangan yang mahir pajak, tidak perlu pakai lama. Asal ada kesungguhan dan mempraktekan semua petunjuk perpajakan. Anda  pasti akan cepat mahir mengelola pajak.

Agar mahir dalam perpajakan di Desa, anda hanya perlu mengingat beberapa hal dibawah ini.

5 Jenis Pajak Wajib Dalam Keuangan Desa


Banyak sekali jenis pajak yang mejadi objek pungut atau potong oleh Kaur Keuangan. Jangan habiskan untuk mengingat-ngingat yang banyak. Sebagai Kaur Keuangan Desa cukup mengingat 5 jenis pajak dibawah ini:

  1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang akan dipungut yaitu gaji, upah, dan honorarium yang diterima orang pribadi

  2. Pajak Penghasilah (PPh) Pasal 22, yang akan dipungut atas pembelian barang yang lebih dari Rp. 2.000.000,-.

  3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dipungut atas penghasilan yang diterima rekanan atas jasa dan sewa harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan tidak dipungut PPh 23.

  4. PPh Pasal 4 ayat 2, Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan.

  5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nilainya diatas satu juta rupiah Rp.1000.000,- tidak terpecah-pecah.


Berikut penjelasan lengkap dari kelima jenis Pajak tersebut :
PPh Pasal 21

Yang dipungut PPh 21 yaitu upah atau honor yang diterima orang pribadi. Orangnya dibedakan sebagai PNS atau Non PNS dan memiliki NPWP atau tidak. Ini harus diingat, karena besaran PPh 21 yang dipungut antara PNS dan non PNS yang memiliki NPWP dan tidak, besaran tarifnya berbeda.

Upah dan honor dapat dibedakan. Honor adalah penerimaan hanya sekali perpekerjaan/kegiatan. Sedangkan upah dapat berkali-kali/ lebih dari sekali. PNS dapat menerima honor namun bukan upah. Jadi upah hanya untuk tenaga kerja lepas atau honnorer/non PNS.

Sekarang anda perlu mengingat tarif PPHh 21.

Tarif PPh 21 atas honor yang diterima PNS Gol IV= 15 %, Gol III = 5 %, Gol II dan I = 0% (Tarif final).
Tarif PPh 21 atas honor yang diterima (Non PNS) = 5% x honor yang dibayar jika punya NPWP, 6% x honor yang dibayar jika tidak memiliki NPWP.

Tarif PPh 21 atas honor yang diterima tenaga ahli, narasumber pelatihan (Non PNS) = 5% x 50 % X jumlah honor jika punya NPWP, =6 % x 50 % x jumlah honor yang dibayar jika tidak memilki NPWP.
Tarif PPh 21 atas upah tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, Tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat :

  1. Upah tidak melebihi Rp. 450.000 perhari.

  2. Upah dalam satu bulan tidak melebihi Rp. 450.000

  3. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 4.500.000


Batas waktu penyetoran ke Bank/Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 ke kantor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
PPh Pasal 22

Setiap belanja barang yang harganya melebihi Rp. 2.000.000 dan tidak terpecah-pecah wajib dipungut PPh Pasal 22. Contoh barang berupa ATK, bahan bangunan, makanan dan minuman dan lain-lain.

Tarip PPh Pasal 22
Ada NPWP = 1,5 % Tidak ada NPWP = 3 %

Dasar perhitungan pajak PPh Pasal 22 dihitung tidak dengan PPN, jadi apabila harga barang yang tercantum dalam nota, faktur atau kwitansi sudah termasuk PPN. Maka harus dihitung dulu DPP (Dasar Pengenaan Pajak) nya. Caranya menentukan DPP dengan menggunakan rumus 100/110 x harga pada nota . Atau kalau mau dihitung langsung tinggal menggunakan rumus PPh 22 = 100/110 x harga sesudah PPN x 2 % . Silahkan mau pilih cara mana ? Dihitung duu DPP nya atau langsung, hasilnya sama saja.

Yang perlu diingat untuk pembelian barang di bawah ini tidak dipungut PPh Pasal 22 :

  1. Pemakaian Listrik dan air.

  2. Pemakaian bahan bakar minyak maupun gas, pelumas/oli

  3. Benda pos


PPh Pasal 22 merupakan kewajiban penjual barang/toko. Jadi pembayaran/ tranfer uang ke penjual/toko setelah dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara.
PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penerimaan rekanan/pihak ketiga baik orang pribadi maupun badan hukum yang melakukan jasa sewa menyewa barang atau harta. Misalnya sewa meja kursi, tarub/tenda, alat mesin dll.Sewa tanah dan atau bangunan tidak dipungut PPh Pasal 23, tetapi dipungut PPh final Pasal 4 ayat (2).
Jasa teknik, jasa konsultan, jasa managemen menggunakan rekanan berstatus badan hukum (CV. PT, Firma dipungut PPh Pasl 23, tetapi untuk rekanan berstatus pribadi dipotong PPh Paal 21.
Tarip PPh Pasal 23 dibedakan yang ber NPWP dan tidak. Tarip 2 % bagi yang memiliki NPWP sedangkan yang tidak ber NPWP dipungut 4 %
PPh Final Pasal 4(2)

PPh Pasal 4(2) dipungut atas sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak tanah dan bangunan (Jual beli, hibah atau waris).

PPh Pasal 4(2) juga dipungut terhadap pemberi jasa konstruksi oleh perusahaan kontraktor berbadan hukum.
Tarif PPh Pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan 10 %. Pengalihan hak (jual beli) tanah dan bangunan 5%. Rekanan yang melaksanakan jasa konstruksi kategori kecil dipungut PPh Pasal (2) dengantarif 2 %
Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

PPN terutang pada semua belanja barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dengan nilai lebih dari 1.000.000 dan tidak terpecah-pecah.
Semua barang yang diambil langsung dari alam tidak melalui proses pengolahan baik oleh mesin maupun tangan tidak dipungut PPN.

Pasir abu karena murupakan hasil olahan pemecahan batu dikenakan PPN, sedangkan pasir kali karena diambil langsung tanpa proses pengolahan tidak dipungut PPN. Batu kali diambil langsung dari sumbernya tidak dipungut PPN. Tetapi batu pecah atau batu muka dikenakan PPN karena melalui proses pengolahan.

Demikian artikel tentang jenis pajak dan penjelasannya yang wajib diketahui oleh kita semua, terutama pihak yang secara langsung memiliki tugas melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak atas pengelolaan keuangan desa.

#Desajuara
Previous Post Next Post