Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dilakukan atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ,pemotongan atau pemungutan pajaknya bersifat final.

Penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final adalah :

  1. Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

  2. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

  3. Jasa Konstruksi.

  4. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.



Kita bahas satu persatu keempat objek PPh final tersebut di atas.

Sewa Tanah dan/atau bangunan


Sewa atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Wajib dipotong PPh pasal 4 (2), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto baik yang menyewakan orang pribadi maupun badan.
jumlah bruto nilai persewaan yaitu jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamaan, fasilitas lainnya dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
Misalkan Bendahara Desa melakukan pembayaran atas sewa rumah toko untuk dipergunakan oleh unit usaha BUMDes. Pembayaran tersebut meliputi sewa ruko satu tahun Rp.20.000.000,-, biaya keamanan Rp. 720.000,-, biaya kebersihan Rp. 600.000.Maka Bendahara Desa wajib memotong 10 % dari total pembayaran sebesar Rp. 21.320.000 yaitu sebesar Rp. 2.132.000.

Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan


Pengalihan Hak atas tanah maupun bangunan terjadi karena jual beli, hibah atau hak pembagian bersama (waris). Penghasilan dari pengalhan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, lelang, hibah , waris atau cara lain yang disepakati menjadi objek PPh final.

Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 2,5 % dari umlah nilai bruto. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sesuai UU yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembebasan PPh final diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yaiyu jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan bangunan kuran dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Pemotongan pajak PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dipotong/dipungut oleh PPAT/Notaris. Sedangkan di desa pembuatan akta tanah yang melalui PPAT/Camat warkah pengajuan akta biasanya dilakukan oleh Sekretaris Desa. Jadi Bendahara Desa tidak berkepentingan melakukan pemotongan jenis PPh final ini.

Jasa Konstruksi



Dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan dapat mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan penataan lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Jadi yang dimaksud jasa kontruksi meliputi perencanaa/pengawasan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi
Perencanaan konstruksi merupakan jasa yang dilakukan orang pribadi atau badan yang mempunyai kualifikasi ahli dan profesional dibidang perencanaan konstruksi serta mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan hingga dapat diwujudkan dalam bangunan fisik.
Pelaksana konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan pelaksana konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Sedangkan pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan ahli yang profesioanal dibidang pengawasan konstruksi sehingga mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai dengan selesai dan diserah terimakan.

Tarif dan dasar PPh Final Jasa Konstruksi



  1. Tarif 2 % bagi pelaksana konstruksi yang mempunyai kualifikasi usaha kecil.

  2. Tarif 3 % bagi pelaksana konstruksi yang mempunyai kualifikasi selain kecil.

  3. Tarif 4 % bagi pelaksana konstruksi yang tidak mempunyai kualifikasi usaha.

  4. Tarif 4 % bagi perencana/pengawas konstruksi dengan kualifikasi usaha.

  5. Tarif 6 % bagi perencana/pengawas konstruksi tanpa kualifikasi usaha.


Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh tidak melebihin 4,8 milyar dalam setahun.


Wajib Pajak yang dikenai PPh final adalah wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk usaha tetap.

  • Menerima penghasilan dari usaha, dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam satu tahun pajak.


Peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 milyar ditentukan berdasarkan perdaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk cabang. Tidak termasuk jasa sehubugan dengan usaha bebas, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, usaha yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan final dengan ketentuan perundang-undangan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Tarp pajak terhutang dihitung berdasarkan tarif 1 % dikalikan jumlah peredaran bruto satu bulah dari setiap kegiatan usaha.

KAUR KEUANGAN yang berfungsi sebagai bendahara desa sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan untuk setiap transaksi yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi surat keterangan bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pemotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang dibayarkan Bendahara kepada pihak lain dipotong PPh Pasal 23. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain :

  1. Royalti, hadiah/penghargaan

  2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

  3. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manjemen, jasa konsultan dan jasa lainnya.


Jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 yang paling berkaitan dengan Bendahara Desa antara lain:

  • Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder.

  • Jasa sehubungan dengan perangkat lunak/software, perangkatkeras/hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

  • Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website.

  • Jasa internet termasuk sambungannya.

  • Jasa perakitan/instalsi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan wajib pajak yang lingkup usahanya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengsaha konstruksi.

  • Jasa pengelolaan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan /atau perhutanan.

  • Jasa dekorasi

  • Jasa Pencetakan atau penerbitan

  • Jasa pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan wajib pajak yang dibidang usanya meliputi konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengsaha konstruksi.

  • Jasa Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara.

  • Jasa maklon

  • Jasa penyelenggara kegiatan atau even organizer.

  • Jasa Kebersihan atau cleaning service.

  • Jasa pelatihan dan/atau kursus.

  • Jasa katering dan atau tataboga.

  • Jasa sedot septic tank.


Besarnya pemotongan PPh Pasal 23



  1. 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah/ penghargaan.

  2. 2 % (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan imbalan:
    Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
    Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lainnya.


Stimulasi Pungutan PPh Pasal 21

Sekarang kita coba simulasikan bagaimana Bendahara Desa melakukan perpajakan di Desa sebagi wajib pungut PPh Pasal 21.

Penjelasan berikut sebenarnya berlaku bagi Bendahara lainnya, karena aturan pajak bersipat umum, yang membedakan jenis pajaknya.

Supaya memudahkan pemahaman kita praktekan dengan contoh simulasi dengan situasi yang biasa terjadi di Desa.

Misalnya desa sedang melaksanakan kegiatan pembangunan senderan atau tembok penahan tanah. Dilaksakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). Kapan dan bagaimana Bendahara memungut dan menyetor pajaknya.

Bendahara harus selalu menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau RAB kegiatan sesuai DPA. Gunanya untuk cross chek pengeluaran belanja agar tidak melampaui jumlah yang tertera dalam DPA.

Alur Pencairan Dana Oleh TPK


Ketika TPK akan melakukan pembayaran upah pekerja, menyampaikan terlebih dahulu ke bendara.

TPK mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bendahara. Dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab belanja, RAB, daptar hadir pekerja dan tanda terima upah. Jika salah satu tidak ada sebaiknya TPK diminta melengkapi agar Bendara tidak dibuat repot saat pertanggung jawaban akhir.

Berkas dari TPK diperiksa bendahara kesesuaian data terutama nominal rupiahnya. Jika lengkap diteruskan ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum disetujui Kepala Desa. Bukti verifikasi oleh Sekdes dengan membubuhkan tanda tangan pada SPP.

Kalau SPP sudah diverifikasi Sekdes dan disetujui Kepala Desa baru bendahara dapat mengeluarkan uang kepada TPK.

Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahra Desa


Karena uang yang diserahkan kepada TPK untuk upah, Bendahara jangan lupa memotong PPh Pasal 21.

Potongan PPh Pasal 21 harus tertera dengan perhitungan yang benar di daftar penerimaan upah yang dilampirkan dengan SPP dari TPK. Jadi dalam daftar penerimaan upah dicantumkan jumlah pembayaran, potongan PPh Pasal 21, Jumlah diterima. Walaupun tidak dicantumkan dalam daftar penerimaan upah bendahara wajib meminta bukti copy NPWP bagi yang memiliki NPWP.

Misalnya TPK mengajukan pembayaran untuk pekerja yang belum dibayar selama 20 hari kerja. Terdiri dari Mandor dengan upah harian Rp. 250.000, Tukang Rp. 200.000 dan dua orang pekerja masing-masing dengan upah Rp. 150.000

Maka perhitungan PPh Pasal 21, sebagi berikut :

  1. Mandor Rp. 250.000 x 20 hari = Rp. 5.000.000
    PPh Pasal 21 (Penerimaan - PTKP) = 5.000.000 - 4.500.000
    Memiliki NPWP : 5 % x 500.000
    PPh Pasal 21 terutang Rp. 25.000.

  2. Tukang Rp. 200.000 x 20 hari = Rp. 4.000.000
    PPh Pasal 21 Penerimaan dibawah PTKP Rp. 4.500.000, tidak dipotong.

  3. Pekerja Rp. 150.000 x 20 hari = 3.000.000
    (tidak dipotong PPh Pasal 21 karena dibawah PTKP Rp. 4.500.000.



  • Kewajiban Bendahara atas pembayaran tersebut yaitu :



  1. Memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran upah mandor sebesar Rp. 25.000.

  2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 atas pembayaran upah.

  3. Menyetorkan PPh Pasal 21 ke bank atau kantor Pos menggunakan billing paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

  4. Melaporkan SPT masa Pajak bulan tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.


Setiap transaksi pemotongan dan penyetoran pajak dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu pajak. Jika perlu catat nomor NTPN pajaknya, mungkin suatu saat dibutuhkan.

Jika terjadi bukti setor pajak hilang dan sebagai Bendahara yakin sudah membayar nomor NTPN dapat digunakan untuk mengecek riwayat pembayaran pajak. Semua transaksi pajak sudah dilakukan dan disimpan secara online.
Previous Post Next Post