Contoh Anggaran Rumah Tangga (ART) Bumdes


Di bawah ini adalah kami tampilkan contoh Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),



Anggaran Rumah Tangga mempunyai fungsi sebagai pelengkap atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD). Selain itu, ART juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan lengkap tentang hal-hal pokok yang telah diatur dalam anggaran dasar.

Dalam membuat dan menulis Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes paling sedikit harus memuat:

"Hak dan kewajiban pengelola, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Untuk memberikan referensi yang kuat dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Dapat dilihat pada contoh berikut ini :

Contoh Anggaran Rumah Tangga Bumdes



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DESA ABCD

KECAMATANEFGH KABUPATEN BANDUNG


BAB  I



UMUM


Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa ABCD Jaya merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar BUM Desa ABCD Jaya  dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.


BAB II



KEPENGURUSAN


Bagian Kesatu

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Persyaratan


Pasal 2

1.      Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah

a.       Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.      Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.       Memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;

d.      Berkelakuan baik,jujur dan adil;

e.       Sehat jasmani dan rohani;

f.       Berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 50 (Lima Puluh Tahun) tahun;


2.      Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:

a.       Berpendidikan paling rendah Diploma atau sederajat;

b.      Terdaftar sebagai warga Desa ABCD Jaya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau telah bertempat tinggal  tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa ABCD yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT); dan

c.       Memilikikemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam kewirausahaan sosial.


Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 3


1.      Lurah Desa menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2);

2.      Lurah Desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPD;

3.      Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan Lurah Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Lurah Desa;

4.      Lurah Desa menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.


Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana operasional berkewajiban untuk

a.       Menjalankan usaha BUM Desa;

b.      Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ‘ABCD Jaya’ dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

c.       Memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa tentang  keadaan serta  perkembangan  BUM Desa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Desa.


Pasal 5

Pelaksana operasional bertugas untuk:

a.    Melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b.   Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang;

c.    Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;

d.   Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa;

e.    Memberikan laporan keuangan BUM Desa kepada Lurah Desa;

f.     Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa kepada Lurah Desa;

g.    Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan

h.   Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.


Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (5), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang

a.    Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa;

b.   Meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;

c.    Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya;

d.   Menggali dan memanfaatkan potensi BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa; dan

e.    Mewakili  BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.


Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.



Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 8

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.


Paragraf 5

Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 9

1.    Pelaksana Operasional berhenti,karena:

a.       Meninggal dunia;

b.      Permintaan sendiri; dan

c.       Diberhentikan.

2.      Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a.       Berakhir masa kerjanya;

b.      Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.       Melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa berdasarkan evaluasi Pemerintah Desa;

d.      Dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan

e.       Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.


Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasihat

Pasal 10

1.      Penasihat mempunyai tugas:

a.       Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;

b.      Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c.       Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja BUM Desa.

2.      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat mempunyai wewenang :

a.       Mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;

b.      Mengevaluasi kinerja BUM Desa;

c.       Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan

d.      Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUM Desa.

3.    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasihat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ABCD Jaya dan Peraturan Perundang Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

4.    Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasihat berhak untuk:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUM Desa secara umum;

b. Melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUM Desa;

c. Mengusulkan pembubaran BUM Desa atau unit usaha BUM Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;

d. Memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa.


Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 11

1.      Pengawas mempunyai tugas:

a.       Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUM Desa; dan

b.      Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa;

2.      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas mempunyai wewenang :

a.    memeriksa dan meneliti administrasi BUM Desa; dan

b.    meminta keterangan kepada  Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa.

3.      Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ABCD Jaya dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;

4.      Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasihat berhak untuk

a.       Mengusulkan pembubaran BUM Desa dan unit usaha BUM Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;

b.      Memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa.


Bagian Keempat

Larangan


Pasal 12


Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.


BAB III

MUSYAWARAH DESA LUAR BIASA


Pasal 13

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa


1.      Musyawarah Desa Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari

a.       Lurah Desa;

b.      Pengawas;

2.      Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan usulan Lurah Desa dan/atau Pengawas BUM Desa;

3.      Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Lurah Desa, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;

4.      Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh Lurah Desa serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa;

5.      Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a.       Penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;

b.      Melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan

c.       Melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Desa seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.

6.      Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Desa Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;

7.      Dalam hal Musyawarah Desa Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian KetuaPelaksana Operasional maka Musyawarah Desa Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Lurah Desa, seluruh anggota BPD serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga desa yang ada

8.       Badan Permusyawaratan Desa harus menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasaselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Luar Biasa tersebut.


Pasal 14

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Desa Luar Biasa

1.      Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Desa Luar Biasa

2.      Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggaarakannya Musyawarah Desa Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah DesaLuar Biasa

3.      Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Desa Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya


BAB IV

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN


Pasal 15


1.      Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50%  (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang

2.      Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Lurah Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.

3.      Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Desa  atau Musyawarah Desa Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50%  (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir.

  


BAB V

Penutup


Pasal 15


Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.


                                                                                     Ditetapkan di       : ABCD Jaya

                                                                                     Pada tanggal        : 22 September 2016

DIREKSI


















Ketua

Si Pulan

Sekretaris

Sipulana

Bendahara

Sipulani



Mengetahui,














Ketua BPD



Juragan

                      Kepala Desa ABCD

                   


                      Haji Juragan



Previous Post Next Post