PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

PETUNJUK TEKNIS

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERIODE 2018 -2024

DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG


 
I.         PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD memiliki kedudukan strategis (1) sebagai wakil masyarakat desa didalam pemerintahan desa untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah desa (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan desa, anggaran desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa dan (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian maka BPD harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikapketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Sehingga

penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable  jujur dan adil.

Mengingat masa bakti keanggotaan BPD di Kabupaten Bandung secara bergelombang akan berakhir di tahun 2018 ini, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan BPD di Desa perlu segera dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan BPD melalui Pemilihan Anggota BPD, maka demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaannyaperlu disusunPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan Periode 2018-2024.

1.2        Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1.3        Pengertian-Pengertian

1.          Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah

2.          Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak taradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.          Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4.          Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.          Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6.          Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7.          Pengisian anggota BPD adalah suatu proses dan cara untuk mengisi keanggotaan BPDsecara demokratis.

8.          Tahapan pemilihan anggota BPD adalah serangkaian  proses yang meliputi pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota BPD, penetapan calon anggota yang dapat dipilih,serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan BPD.

9.          Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah kelompok kerja yang beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan maksimal 8 (delapan) orang unsur masyarakat yang berasal dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

10.      Pemilihan Langsung adalah Pemilihan langsung Calon anggota BPD oleh masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.

11.      Pemilihan dengan mekanisme keterwakilan adalah Pemilihan Calon anggota BPD dari unsur wakil dan masyarakat desa di wilayah pemilihan dalam desa

12.      Hak pilih adalah :

13.      Wilayah Pemilihan adalah Lingkup wilayah tertentu dalam desa (dusun, gabungan dusun, RW dan RT) yang telah memilki wakil dalam jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD

1.4               Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman  teknis adalah Menyediakan Pedoman  bagi Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi pengisian keanggotaan BPD.

Adapun tujuan dari penyusunan juknis ini adalah mewujudkan terciptanya proses pengisian keanggotaan BPD yang Sistematis, Prosedural, terbuka dan dapat dipertangungjawabkan.

1.5               Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini adalah pengisian keanggotaan BPD yang meliputi tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, ketentuan umum dan mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

II.                TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1        Pemerintah Daerah

-      Pembinaan

-      Koordinasi dengan lintas SKPD

-      Fasilitasi

-      Penyiapan dukungan teknis/perangkat kebijakan

-      Melakukan Orientasi bagi Anggota BPD

2.2        Camat

-      Pembinaan dan Pengawasan

-      Koordinasi

-      Fasilitasi

2.3        Kepala Desa

-      Pembinaan dan Pengawsan

-      Koordinasi

-      Fasilitasi

-      Menyiapkan dukungan operasional pelaksanaan

-      Menyiapkan perangkat kebijakan;

-      Menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD Kepada bupati melalui Camat untuk di tetapkan dan diresmikan.

2.4        Panitia Pemilihan BPD

-      Menyusun Tata Tertib Pemilihan

-      Menyusun Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

-      Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggotan BPD

-      Penetapan Calon Anggota BPD yang dapat dipilih

-      Menetapkan jumlah wilayah pemilihan

-      Pelaksanaan pemilihan secara demokratis di setiap wilayah pemilihan (Dusun)

-      Penanganan sengketa pemilihan

-      Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan

-      Penyampaian hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

III.             KETENTUAN UMUM

3.1        Keanggotaan BPD

1.      Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD).

2.      Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD).

3.      Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan

kemampuan keuangan desa, dengan rincian :

a.       Jumlah penduduk 3.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang.

b.      Jumlah penduduk 3.501 jiwa sampai dengan 12.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang.

c.       Jumlah penduduk diatas 12.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

(Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22/2016 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa)






















PENTING !

1.

Setelah Desa menentukan jumlah anggota BPD yang harus diisi, maka pastikan 1 (satu) orang dari jumlah yang ditetapkan adalah proporsi untuk calon anggota BPD wakil dari kelompok perempuan, sisa jumlah anggota BPD setelah dikurangi keterwakilan perempuan dibagi secara merata untuk kuota keterwakilan dusun.

2.

Apabila jumlah wilayah lebih sedikit dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan, dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dapat diwakili anggota BPD melebihi jumlah anggota dusun lainnya.

3.

Apabila jumlah dusun lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang ditetapkan maka dapat dilakukan Cluster (penggabungan) dusun, sehingga dimungkin 1 orang anggota BPD dipilih untuk mewakili 2 atau lebih dusun.

Panitia pengisian calon anggota BPD menetapkan jumlah anggota BPD di tingkat desa dan jumlah perwakilan anggota BPD dari wilayah pemilihan (Dusun) atau Cluster (gabungan) dusun.

4. Wilayah dimaksud adalah wilayah dalam desa seperti dusun, gabungan dusun RT dan RW.

3.2        Persyaratan Calon Anggota BPD

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.       bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.      memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c.       berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d.      berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e.       bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f.       Tidak merangkap sebagai pengurus atau anggota Lembaga Kemasyaraktan Desa (merujuk pasal 26 huruf (f) Permendagri 110 /2016).

g.      Tidak tercatat sebagai pengurus partai politik

(merujuk Pasal 26 huruf (h) Permendagri 110/2016

h.      bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

i.        wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

j.        bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

3.3        Pengisian Anggota BPD

1. Pengisian Anggota BPD berdaasarkan keterwakilan wilayah

a.       Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah .

b.      Anggota BPD dari wakil wilayah merupakan masyarakat desa dari wilayah tersebut  yang memenuhi syarat dipilih sebagai Anggota BPD

c.       Jumlah wakil wilayah yang dapat mengisi keanggotaan BPD ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

2. Pengisian Anggota BPD Berdasarkan keterwakilan perempuan

a.       Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih  1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

b.      Wakil perempuan yang akan dipilih menjadi anggota BPD harus meenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemammpuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

c.       Pemilihan wakil perempuan untuk menjadi anggota dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

3.4        Pelaksana Pemilihan Anggota BPD

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan oleh panitia pemilihan  anggota BPD yang ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Desa. Jumlah panitia pemilihan paling banyak 3 (tiga) orang unsur perangkat desa dan paling banyak 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat yang mewakili wilayah pemilihan dengan syarat memiliki kecakapan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota BPD dan terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Tugas panitia pemilihan calon anggota BPD meliputi :

a.       Menyusun Tata Tertib Pemilihan

b.      Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.

c.       Menetapkan calon-calon  anggota BPD dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota BPD wakil perempuan  yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota BPD.

d.      Menangani perselisihan

e.       Melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

IV.             MEKANISME DAN TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

4.1               Pemberitahuan Berakhirnya Masa Keanggotaan BPD

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Camat atas nama Bupati Kabupaten Bandung menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BPD di wilayahnya dan menginformasikan akan dilaksanakannya penjaringan bakal calon anggota BPD Periode 2018-2024 untuk ditetapkan menjadi calon anngota BPD yang dapat  dipilih menjadi anggota BPD secara demokratis paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

4.2               Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD

Menindaklanjuti pemberitahuan tentang berakhirnya masa keanggotaan BPD dan perlunya segera memilih anggota BPD, Kepala Desa melaksanakan Musyawarah pembentukan   panitia pemilihan anggota BPD .

4.3               Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD

Panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada para ketua RW tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD periode 2018-2024 yang diwali dengan penjaringan bakal calon anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan.Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat :

1.        Persyaratan Calon Anggota BPD

2.        Jumlah Anggota BPD yang akan diisi dan jumlah wakil BPD yang akan

mewakili wilyah pemilihan.

3.        Mekanisme keterwakilan kewilayahan dan keterwakilan unsur perempuan. Informasi selain disampaikan melalui surat wajib disampaikan mealui pengumuman terbuka di tempat-tempat strategis ataupun disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di desa.

4.4        Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota BPD

-      Sosialisasi kepada masyarakat terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota pengisian anggota BPD pada tiap wilayah

-      Memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD

-      Menetapkan calon anggota BPD melalui keputusan Panitia Pemilihan

4.5               Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BPD

Melaksanakan pemillihan anggota BPD pada tiap wilayah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah keterwakilan dan melibatkan semua unsur masyarakat  ( RT,RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Pendidikan) (rujukan ke Permendesa tentang Pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Desa) dan dibuktikan dengan daftar hadir.

Apabila dalam musyawarah keterwakilan tidak ada hasil kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara secara langsung .

4.6               Penetapan Hasil Pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan, dan dokumen penyelenggaraan pemilihan anggota BPD disimpan sebagai arsip Desa oleh Sekretaris Desa.

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD berdasarkan suara terbanyak.

4.7               Penetapan anggota BPD calon pengganti antar waktu dari masing-masing wilayah pemilihan merupakan calon anggota BPD yang memiliki jumlah suara terbanyak pada urutan berikutnya.

4.8               Mekanisme penyelesaian konflik/sengketa

Konflik/sengketa dari pelaksanaan pemilihan anggota BPD ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat.  Apabila tidak tercapai kata mufakat maka Panitia pemilihan dapat meminta fasilitasi Camat dan Pemerintah daerah.

4.9               Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Kepala Desa

Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan daftar calon anggota terpilih dan calon pengganti antar waktu untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat guna penetapan dan peresmian.

4.10           Peresmian Anggota BPD

Peresmian Anggota BPD dilaksanakan secara serentak oleh Bupati atau dilaksanakan di setiap kecamatan  oleh camat atas nama bupati

V.                PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2018.  Dipertanggungjawabkan secara transfaran dan akuntable oleh panitia pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota BPD antara lain dpat dipergunakan untuk membiayai honor dan operasional pelaksanaan pemilihan anggota BPD pada tahap persiapan, pelaksanaaan dan pelaporan dengan tetap mengedepankan prinsip partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

VI.             PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

                 Bandung, Pebruari    2018



 
Previous Post Next Post