Prinsip Program Padat Karya Tunai di Desa

Desajuara.com - Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Untuk mencapai keberhasilan Program Padat Karya Tunai (PKT) pemerintah telah berupaya membuat pedoman dan dasar-dasar pelaksanaan PKT. Secara aturan, Program PKT telah diupayakan semaksimal mungkin agar tidak tidak menimbulkan berbagai dampak yang kerap terdengar di masyarakat, antara lain dengan adanya PKT akan menurunkan bahkan menghilangkan kebiasaan gotongroyong warga.

Tapi kembali lagi, andai saja pelaksanaan PKT, yakni sejak perencanaan, tahap sosialisasi, pendataan calon pekerjaan, pemilihan jenis pekerjaan yang tepat, maka kekhawatiran bahwa PKT akan menghilangkan atau mengikis rasa gotong royong dan kebiaasaan kerja bakti di masyarakat.

Terlebih peran Pemerintah Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat yang secara benar menjelaskan apa tujuan dasar dari program ini, kemudian dijelaskan mengenai mengapa kegiatan ini mereka "dibayar", dll.
 

 PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

1.   Inklusif  

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

2.   Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas Dari, Oleh dan untuk Masyarakatât. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

3.   Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4.   Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

5.   Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.

6.   Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

  

7.   Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.

8.   Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

9.   Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

10.  Berbasis Kewenangan Lokal

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

11.  Upah Tenaga Kerja

Batas bawah dan Batas atas Upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas  atas  Upah tenaga kerja dibawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.
Previous Post Next Post