Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran.

Adapun permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Diantaranya yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa."

II. LANDASAN TEORI

1. Transparansi

Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah.

Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

2. Akuntabilitas

Abdul Halim dan Muhamad Ikbal (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

3. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengeloaan keungan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Adapun penelitian sebelumnya oleh Suci Indah Hamifah dan Sugeng Praptoyo (2015) dalam jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari laporan pertanggungjawaban APBdes, sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat hipotesis statistik sebagai berikut : H1 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa H3 : Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa III. Metode Penelitian Dalam penelitian ini metode yang dipilih yaitu metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) “metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat dan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Peneliti akan mengumpulkan data dan menyajikan data dari desa-desa Kecamatan Surade yaitu Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani sehingga diharapkan akan dapat memberikan gambaran jelas atas objek penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer sehingga teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuisioner.

Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, dimana jawaban dari pernyataanpernyataan dalam kuisioner sudah diarahkan oleh peneliti, sehingga responden dapat memilih jawaban yang disediakan yang menurut responden pernyataan tersebut sesuai dengan pendapatnya. Karena dalam penelitian ini data yang digunakan hasil dari kuisioner sehingga dalam teknik analisis datanya harus dilakukan uji validitas untuk mengukur apakah pernyataan yang digunakan dalam kuisioner layak atau tidak untuk mengukur variabel yang diteliti dan uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui seberapa besar nilai konsistensi pengukuran apabila pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Selain itu dalam uji statistiknya yaitu dengan analisis data statistik inferensial parametik. Statistik parametik digunakan untuk menguji parameter populasi statistik, atau menguji ukuran populasi data sampel. Dalam statistik parametrik data yang akan dianalisis harus terdistribusi normal. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji regresi liner berganda, kemudian uji hipotesisnya yaitu dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

IV. PEMBAHASAN

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan unit organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Untuk penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 13 Mei 2017 dan pengumpulan serta pengelohan data dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017.

Jumlah kuisioner yang disebar 15 buah untuk masing-masing desa yaitu desa Jagamukti, Gunung Sungging, Cipeundeuy dan Sukatani, sehingga total kuisioner yang disebar yaitu 68 buah. Dari jumlah total tersebut desa Jagamukti mengembalikan 17 kuisioner, Gunung Sungging 15 kuisioner, Cipeundeuy 11 kuisioner dan Sukatani 17 Kuisioner. Dengan demikian jumlah kuisioner yang kembali yaitu 60 kuisioner dan jumlah kuisioner yang tidak di di isi oleh responden yaitu 8 kuisioner. Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengkaji apakah data variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi telah terdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas yaitu dengan menggunakan Scaterflot diagram (text statistic) dimana pendekatan dalam pengujian kenormalitas residual dapat dibentuk melalui sebuah flot kenormalan residual. Selain.

Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Normal Probability Plot

Pada gambar tersebut yaitu mengenai hasil normal probability plot dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka berdasarkan hal tersebut data dapat terdeteksi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hal tersebut maka data transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa memiliki data yang terdistribusi normal. Hasil uji analisis data dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa yang ditunjukan melalui tabel berikut :

Tabel 1 Hasil Uji t Coefficientsa Model T Sig. 1 (Constant) 3.809 .000 transparansi 5.494 .000 akuntabilitas 6.207 .000 a. Dependent Variable: pengelolaan Model R R Square 1 .798 a .636 Model Df Sig. 1 Regression Residual Total 2 .000b 57 59 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Dikarenakan nilai t hitung > t tabel (5,494>2,017) sehingga H1 diterima.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini menunjukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu (6,207>2,017) yang artinya H2 diterima, hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Adapun hasil analisis data uji F dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Tabel 2 Hasil Uji F ANOVAa a. Dependent Variable: pengelolaan b. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansi

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Dari hasil tersebut menunjukan bahwa Fhitung > Ftabel(49,838 > 3,155) sehingga H3 diterima, hal ini yang menunjukan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, transparansi b. Dependent Variable: pengelolaan Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 Pada tabel 4.3 diketahui nilai koefisien korelasi adalah 0,798, yang artinya hubungan antara variabel bebas (transparansi dan akuntabilitas) dengan variabel terikat (pengelolaan keuangan desa) berada pada tingkat hubungan dalam kuat, artinya transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuanga desa. Koefisien determinasi dihitung dari nilai koefisien korelasi dengan formula sebagai berikut : Kd= R2 x 100% Kd = (0,798)2 x 100% = 63,68%

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain diluar variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data bahwa t hitung > t tabel (5,494 > 2,017) H1 diterima dan (6,207 > 2,017) H2 diterima. Karena hal tersebut maka dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dari hasil uji F dapat diketahui F hitung > F tabel (49,838 > 3,155) yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain itu hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Kepatihan sudah menunjukan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes, karena pengelolaan keuangan desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan.

Dengan demikian maka diharapkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan perundangan-undangan akan merealisasikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dikarenakan hasil dalam penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausaahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahannya,pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluasluasnya, sedangkan dikatakan akuntabel apabila pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangannya baik secara moral maupun administrasi. Adapun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh desa-desa di Kecamatan Surade berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukan dengan hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Surade, yaitu desa Jagamukti, Gunung Sungging, Cipeundeuy dan Sukatani. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. SIMPULAN

a. Dari hasil analisis pengolahan data bahwa thitung> ttabel (5,494 > 2,017) sehingga H1 diterima, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJRAPBDesa).

b. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis pengolahan data bahwa thitung > ttabel (6,207>2,017) sehingga H2 diterima. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

c. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (49,838>3,155)sehingga H3 diterima, dengan demikian transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dilakukan di desa-desa Kecamatan Surade yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa a. Koordinasi dan komunikasi antara kepala desa dan aparatur desa harus diperbaiki agar terhindar dari konflik internal yang akan berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan desa. b. Memaksimalkan pelaksanaan musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan kewajiban desa sebagai sarana untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan keuangan desa. c. Perlunya mengevaluasi penggunaan ADD, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) a. Meningkatkan peran dan independensi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, b. Dalam mambahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD harus mempertimbangkan kepentingan yang dapat mensejahtrakan masyarakat desa. c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat desa. Maka hal tersebut diharapkan dapat menampung aspirasi dari masyarakat, karena salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

3. Bagi masyarakat a. Masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa b. Perlunya membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya. c. Menyampaikan aspirasi atau masukan sesuai dengan mekanisme seharusnya, yaitu melalui BPD

4. Bagi peneliti selanjutnya a. Menambahkan variabel-variabel lain yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. b. Menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur akuntabilitas pada pemerintahan desa. c. Menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukurpengelolaan keuangan desa.
Previous Post Next Post