Dorong Percepatan Pencairan DD, Kemendes Terjunkan Tim Monev Terpadu

Desajuara.com, Jakarta -- Kementerian Desa PDTT-RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD), menurunkan sebanyak 110 orang tim untuk menggenjot percepatan pencairan dan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2019. Tim ini disebar ke 220 kabupaten/kota yang berada di 26 provinsi. Satu anggota tim rata-rata mengunjungi dua kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018, minggu keempat Bulan Juni adalah batas akhir pencairan Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD. Olehnya itu, pemerintah daerah (kabupaten/kota) diharapkan mampu memenuhi target waktu pencairan yang diamanatkan PMK Nomor 193.

Direktur Jenderal PPMD, Taufik Madjid S.Sos., M.Si, menaruh optimistis bahwa pemerintah kabupaten-kota bisa mematuhi PMK 193. Apalagi sebelum Tim Percepatan Kemendesa diturunkan ke daerah, seluruh bupati dan walikota sudah disurati Kemendesa terkait percepatan pencairan DD Tahap II Tahun 2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018, minggu keempat Bulan Juni adalah batas akhir pencairan Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD. Olehnya itu, pemerintah daerah (kabupaten/kota) diharapkan mampu memenuhi target waktu pencairan yang diamanatkan PMK Nomor 193.

“Tim Percepatan Kemendesa yang diturunkan ke daerah dibagi dua gelombang. Gelombang pertama dijadwalkan tanggal 11-15 Juni, sedangkan gelombang kedua pada 17-21 Juni. Mereka kami sebar di 220 kabupaten dan kota,”kata Dirjen PPMD Taufik Madjid di Jakarta Jumat (14/6/2019).

Sebelum Tim Percepatan Pencairan DD Kemendesa berangkat ke lapangan, identifikasi masalah dan kendala sudah dilakukan sebelumnya di Jakarta. 220 kabupaten/kota yang dikunjungi sudah diketahui apa permasalahan dan kendala yang terjadi. “Supaya efektif dan efisien. Ada hasilnya, penanganannya tepat sasaran. Tim Percepatan Kemendesa sendiri terdiri dari personel Satgas Dana Desa dan Konsultan Nasional (KN),”jelas Dirjen PPMD.

Dalam menggenjot pencairan DD Tahap II dari RKUN ke RKUD, pihak-pihak yang memiliki kewenangan di daerah bertemu dengan Tim Percepatan Kemendesa. Permasalahan yang menjadi kendala pencairan dibahas bersama, lalu dibuatkan berita acara komitmen bersama. Semua pihak terkait bertandatangan sekaligus ikut bertanggung jawab dalam mempercepat pencairan DD Tahap II.

“Bupati, walikota, Badan/Dinas Kuangan dan Pendapatan, dan Dinas PMD, merupakan pengambil kebijakan di daerah. Mereka inilah penentu serta dapat mempercepat proses pencairan. Tim Percepatan Kemendesa duduk bersama dengan mereka-mereka itu terkait Dana Desa,”ungkap Taufik.

Dan alhamdulillah, lanjut Taufik, setelah Tim Percepatan Kemendesa gelombang pertama turun ke lapangan, hasilnya sangat positif. Seluruh daerah yang dikunjungi telah berkomitmen bisa memenuhi target waktu dalam PMK 193. Dokumen persyaratan yang mesti dipenuhi, yakni Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) dan Laporan Realisasi Serapan DD Tahun 2018 mesti ada. Jika ini lengkap, maka pihak KPPN selaku KPA Penyalur DD segera mencairkan dari RKUN ke RKUD.

“Pada minggu ketiga hingga minggu keempat Bulan Juni ini, seluruh kabupaten/kota sudah menyanggupi dan berkomitmen mencairkan DD Tahap II,”ujar Taufik lagi.

Selain fokus menggenjot pencairan DD Tahap II, Tim Percepatan Kemendesa juga mendorong sisa pencairan Tahap I dari RKUD ke RKDes. Karena, masih ada beberapa daerah lagi yang masih tersisa pencairan DD Tahap I.

“Yang jelas, pada minggu keempat Bulan Juni ini, Tahap II maupun Tahap I pencairan Dana Desa Tahun 2019 sudah tersalurkan semuanya sebagaimana yang diatur dalam PMK 193,”tandas Taufik.

Sesuai kebijakan Ditjen PPMD Kemendes PDTT terkait penugasan Tim Monev Terpadu, percepatan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2019 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Tim Monev melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten dan provinsi.

Pada 12-16 Juni 2019 Tim Monev dari unsur KN-P3MD, Arwani, melakukan monev ke Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil monev terhadap masalah tersebut secara umum, menurutnya pemda sangat responsif sehingga di sisa waktu dua minggu ini dinilai masih dapat terkejar sesuai target penyaluran yang diamanatkan oleh PMK Nomor 193 Tahun 2018, yakni minggu keempat Juni ini.

Dalam rilis yang dikirimkan ke media pada Senin 17/06/2019), Koordinator Program Regional 1 KN-P3MD, Arwani, yang didampingi Koordinator Program Provinsi Riau, Dodi dan TA Managemen Data, Adi, mengatakan ada 10 kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) jo Ayat 5 PMK 193/2018, yakni Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (2018) minimal 75% yang diterima di RKUD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun sebelumnya (2018) sebesar 50 % yang diterima di RKUD di Provinsi Riau, diyakini telah terpenuhi dan nantinya dapat tersalurkan sesuai target.

"Pendamping Desa di semua level siap fasilitasi dan membantu Pemerintah demi percepatan penyaluran Dana Desa tahap II yang menjadi hak masyarakat desa," ujarnya.

Terkait hasil monev di Kabupaten Kepulauan Meranti, persyaratan pengajuan pencairan DD 2019 tahap II (40%) dari RKUN ke RKUD sudah lengkap, saat ini menunggu surat dari Bupati setempat dan dokumen terkait pencairan DD 2019 tahap II 40% diajukan ke KPPN pada 17 Juni 2019.

Sementara itu, menurut Kasi Aset dan Keuangan Desa Fadhil Alman Falutie, SSTP, proses pengajuan dan dokumen persyaratan untuk pencairan Dana Desa Tahap II TA 2019 dari RKUN ke RKUD dijadwalkan pada Senin kemarin, yakni masuk minggu ke-3 Juni 2019.

Dia optimistis Dana Desa Tahap II di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disalurkan di minggu ke-4 Juni 2019 sesuai amanat PMK Nomor 193/2018.

Selain melakukan monev kegiatan tersebut, Arwani juga melakukan penguatan dan pengendalian terhadap Tenaga Pendamping Profesional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di kantor Sekretariat Tenaga Ahli P3MD setempat.

"Ini penting dilakukan terus menerus agar eksistensi dan profesionalisme Tenaga Ahli Profesional meningkat sesuai harapan bersama. Khusus keterlibatan Pendamping Desa dalam inputing Data SIPEDE, check list dan lain-lain itu bagus sekali sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi keberadaan pendamping desa", pungkasnya seperti dikutip laman tribunnews.

Pada waktu yang sama kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)  juga dilakukan oleh Konsultan Nasional-Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KN-P3MD) di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Tim ini turut dihadiri Tenaga Ahli Managemen Data Regional 5 KN-P3MD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Choiril Akbar serta Rido.

Choiril mengatakan sesuai kebijakan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), mengatakan bahwa hasil monev secara umum telah berjalan lancar.

"Pihak Pemda sangat responsif sehingga di sisa waktu dua minggu ini dinilai masih dapat terkejar sesuai target penyaluran yang diamanatkan oleh PMK Nomor 193 Tahun 2018, yakni minggu keempat Bulan Juni ini," katanya seperti dikutip tribun-timur.com, Selasa (18/6/2019).

Choiril yang didampingi Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Adi dan Supriyadi Dodi mengatakan, dari 21 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait hasil monev di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, persyaratan pengajuan pencairan DD 2019 tahap II (40%) dari RKUN ke RKUD sudah lengkap.

Saat ini menunggu surat dari Bupati setempat dan dokumen terkait pencairan DD 2019 tahap II 40% diajukan ke KPPN.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Marida Bungin, mengatakan, proses pengajuan dan dokumen persyaratan untuk pencairan Dana Desa tahap II tahun 2019 dari RKUN ke RKUD dijadwalkan, Senin kemarin.

"Kami optimis Dana Desa Tahap II di Kabupaten Tana Toraja dapat disalurkan di minggu keempat Juni 2019 sesuai amanat PMK Nomor 193 Tahun 2018," katanya.

Percepatan Dana Desa di Provinsi Banten

Konsultan Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KN P3MD), Panji Pradana melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Pendopo Pandeglang, Jumat 14/6/2019.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembahasan percepatan pencairan Dana Desa (DD) Kabupaten Pandeglang TA 2019, mengingat Pandeglang salah satu kabupaten yang pencairan ke RKDes-nya terlambat dan belum mengajukan pencairan DD tahap 2.

Pembahasan dalam pertemuan ini yakni seputar kemajuan pencairan Dana Desa tahap 1 (20%) dari RKUD ke RKDes, persiapan pengajuan tahap 2 (40%) dari RKUN ke RKUD, kendala dan hambatan pencairan di kabupaten maupun desa, rencana tindak lanjut pencairan, serta strategi dan kebijakan yang akan dilakukan.

Dalam paparannya, KN P3MD memberikan gambaran mengenai progress pencairan nasional yang sudah beberapa Provinsi sudah mengalami kemajua sesuai target Nasioanal, dan untuk Banten kecuali Kabupaten Lebak diperlukan penanganan percepatan agar sesuai target.

Hadir dan mendampingi Panji Pradana, tim KPW Regional 2 Provinsi Banten, Usep Dadang, Erwita dan Ilham Gilang. Selain itu, hadir pula dari TA P3MD Kabupaten Pandeglang, Maman Abdurrahman (Koordinator), Eman Sulaeman, Sofyan, Indra Irawan dan Bibih Ibrahim.

Kunjungan Panji ini disambut langsung oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Pandeglang. Turut hadir sejumlah pejabat terkait Pemkab Pandeglang, yakni kepala DPMPD Taufik Hidayat, Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa DPMPD M. Windu Darojat, Kasi Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa DPMPD Nanan Yogananta dan Kepala BPKD Ramadhani.

Kadis DPMPD Pandeglang, Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya dalam mengawal, memfasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap desa pada proses pencairan tahap 1. Sedikitnya, kata Ramdhani, ada 22 desa yang mengalami keterlambatan pencairan.

“DPMDP akan mengupayakan langkah – langkah agar pencairan dari RKUD – RKDes dpat dipercepat. Terlebih dari 22 Desa tersebut ada pola kendala yang sama dengan tahun – tahun sebelumnya,” katanya.

“Juga akan dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Bank (BRI), ketika dana sudah masuk ke RKUD, bisa langsung disalurkan ke RKDes. Dengan demikian pencairan dari RKUD – Rkdes efektif dan lebih lepat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa (DPMPD), M Windu Darojat menjelaskan bahwa ada 2 desa yang belum menetapkan APBDes Tahun 2019 dan 22 desa belum melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2018.

Kepala BPKD Kabupaten Pandeglang, Ramdhani menjelaskan bahwa mekanisme pencairan ke Desa yang selama ini berlaku, menurutnya tidaklah rumit, namun hingga saat ini masih ada 22 Desa yang belum mengusulkan proposal pencairan tahap 1.

Ia menyarankan, jika kerjasama ini jadi, diupayakan DPMPD dapat mengontrol RKDes agar penarikannya sesuai pengajuan. “Dan jangan sampai ada desa yang melakukan penarikan di luar kabupaten Pandeglang, mengingat ada kasus di luar Pandeglang, desa menarik dana dari RKDes, padahal belum memenuhi pesyaratan. Dan lokasi penarikannya di luar Kabupaten,” paparnya.

Selain itu, lanjut Ramdhani, BPKD juga sepakat jika rencana pencairan satu paket (besamaan) semua desa dari RKUD – RKDes. “Itu lebih menghemat waktu dan tenaga. Juga lebih efektif karena tidak nyicil verifikasi dan memerlukan berlembar rekomendasi,” kata Ramdhani.

TA PP Kabupaten Pandeglang, Bibih Ibrahim mengatakan bahwa akan meningkatkan dan memaksimalkan pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), baik PLD di tingkat desa , PD tingkat kecamatan dan TA di tingkat Kabupaten.

“Pada semua tingkatan diupayakan dapat memfasilitasi desa terutama 22 desa yang belum pencairan tahap 1 dan percepatan pencairan tahap 2 RKUN – RKUD – RKDes. Pengajuan proposal desa tahap 2 40% akan dilakukan secara simultan agar tidak terjadi penumpukan beban bagi desa. Desa yang sudah lebih dulu pencairan tahap 1 atau sudah siap persyaratan dapat mengajukan untuk tahap 2. Sehingga pencairan ke RKDes tahap 2 minggu ke empat bulan Juni sesuai target,” paparnya. *** tribunnews/poros/dbs.
Previous Post Next Post