Penggunaan DD dan ADPD tak Sesuai Regulasi akan Ditindak Tegas

Desajuara.com , Soreang, - Inspektorat Kabupaten Bandung akan mulai bertindak tegas untuk setiap pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). Hal itu dilakukan karena inspektorat sudah dua tahun memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif kepada aparat desa terkait penggunaan dan pelaporan DD dan ADPD.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bandung Mohammad Dani mengatakan, selama ini pihaknya sudah berupaya sangat keras agar aparat desa memahami regulasi penggunaan DD dan ADPD. "Kami sudah membina sebagai langkah preventif sebelum pemeriksaan dan tindakan," ujarnya seperti dikutip laman Pikiran Rakyat.
Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Bandung berkomitmen bahwa mulai saat ini pemeriksaan dan tindakan tegas akan diterapkan kepada desa yang tak berpedoman pada regulasi dalam penggunaan DD dan ADPD.

Menurut Dani, pembinaan selama dua tahun berturut-turut tersebut sudah selayaknya membuat semua aparat terkait di desa paham regulasi serta menggunakan DD dan ADPD dengan berpedoman pada regulasi tersebut. Ia menilai tidak ada lagi alasan aparat desa tidak paham tentang aturan.

"Kami sudah memberikan pembinaan tak hanya kepada kepala desa tetapi pada bendahara, sekretaris, dan aparat desa lain. Narasumbernya kami datangkan dari aparat penegak hukum dan pihak terkait lain," kata Dani.

Oleh karena itu Dani berkomitmen bahwa mulai saat ini pemeriksaan dan tindakan tegas akan diterapkan kepada desa yang tak berpedoman pada regulasi dalam penggunaan DD dan ADPD.

Kepala DPMD : Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung ikut merespon langkah Inspektorat yang ikut memantau realisasi dana desa.

Kepala DPMD Kabupaten Bandung H. Tata Irawan menuturkan pihaknya memiliki fungsi pembinaan dan fasilitasi terkait seluruh hal tentang pemerintahan desa, salah satunya pengelolaan keuangan desa.



"Sedangkan untuk fungsi pengawasan, ranahnya ada di Inspektorat (yang saat ini akan terjun) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ungkap Tata dilansir dari laman Rmol Jabar.
Fungsi pengawasan keuangan desa juga ada di pemerintah kecamatan. Dalam beberapa regulasi, camat memiliki fungsi pengawasan melekat.

Tata menyebut jikalau fungsi pengawasan keuangan desa juga ada di pemerintah kecamatan. Dalam beberapa regulasi, camat memiliki fungsi pengawasan melekat.

"Termasuk dalam fungsi pembinaan (keuangan desa), DPMD juga sangat mengandalkan peran camat selaku kepala koordinator pemerintah di wilayah," katanya.

Bila ada permasalahan yang muncul di lapangan, tambah Tata, pihaknya akan turun langsung. Sejauh ini Tata mengklaim pihak kecamatan dan DPMD selalu melakukan koordinasi terkait pemerintahan desa.

"Kami juga mengapresiasi terhadap media (rekan rekan insan pers), sebagai fungsi sekaligus kontrol sosial dalam mewujudkan kesuksesan pembangunan desa," ucapnya

Bantah soal Berita KPK


Sementara itu terkait isu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Bandung, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bandung Mohammad Dani membantah keras isu tersebut. "Kemarin pemberitaan di beberapa media daring itu salah," ujarnya seperti dikutip PR.

Dani menegaskan, dirinya hanya berbicara soal rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh inspektorat ke desa-desa. Namun ia sama sekali tak pernah mengeluarkan keterangan terkait KPK.

"Pemeriksaan yang akan kami lakukan adalah pemeriksaan rutin, bukan insidentil karena ada kasus atau apapun. Pemeriksaan untuk penggunaan dana desa 2018 akan segera kami lakukan akhir Juni atau awal Juli 2019," tutur Dani.

Saat ini, kata Dani, inspektorat sendiri tengah melakukan pemeriksaan serupa ke setiap kecamatan dan kelurahan. "Sekarang kan di kelurahan juga ada anggaran yang disalurkan di bawah kecamatan. Setelah itu baru ke desa-desa," ujarnya.

Selain pemeriksaan rutin yang akan segera dilakukan, Dani menambahkan bahwa pihaknya juga memang melakukan pemeriksaan insidentil jika ada pengaduan atau pelaporan. Namun untuk penggunaan dana desa 2018, sejauh ini tidak ada laporan langsung dari masyarakat.

"Sejauh ini kami hanya menerima laporan dan aparat penegak hukum, karena masyarakat melaporkan indikasi penyalahgunaan dana desa di Desa Cihawuk, Kecamatan Pacet. Sebelumnya ada juga pengaduan dari pihak Kecamatan Pasirjambu terkait pengadaan ambulans di Desa Sugihmukti, namun sekarang sudah selesai karena ambulansnya sudah ada," kata Dani. *** PR
Previous Post Next Post