Pilkades Serentak Kab Bandung Digelar Oktober 2019

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan di 200 Desa di Kabupaten Bandung rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2019 mendatang.

Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan, ia menyatakan Pemkab Bandung siap menggelar pelaksanaan Pilkades Serentak pada Oktober 2019.

Dikatakan Tata, pembentukan panitia pilkades pada bulan ini. "Kita akan menyusun tahapan pilkades, namun tanggalnya pilkades serentak di 200 desa belum pasti. Tapi akan dilaksanakan pilkades serentak pada Oktober 2019," katanya.

Tahapan Pilkades Kab Bandung Mulai Dibahas

Senin, 20 Mei 2019, jajaran Komisi A DPRD Kabupaten Bandung bersama unsur eksekutif Pemkab Bandung melaksanakan Rapat koordinasi menjelang pilkades. Dalam rapat koordinasi tersebut sedikitnya empat tahapan pilkades yang dibahas dantaranya mulai persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kades terpilih.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar, menuturkan, dari sisi tahapan dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada panitia masing-masing di desa. Dia mengingatkan panitia yang telah dibentuk tidak boleh mundur ditengah-tengah persiapan.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar, menuturkan, dari sisi tahapan dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada panitia masing-masing di desa. Dia mengingatkan panitia yang telah dibentuk tidak boleh mundur ditengah-tengah persiapan.

"Calon yang belum lengkap berkasnya jangan diterima oleh panitia Pilkades. Kami berharap dalam pelaksanaan pilkades mendatang berjalan aman, lancar, sukses tanpa ekses," katanya.

Menurut Cecep , pilkades tahun 2019 ini merupakan pilkades gelombang ke tiga yang diselenggarakan secara serentak, setelah gelombang pertama tahun 2015, gelombang ke 2 tahun.2018, dan sekarang gelombang ketiga hanya kecamatan Baleendah yang tidak ada desanya yang mengikuti pilkadea karena tidak menyelenggarakan karena pejabat kades masa baktinya masih pada jauh.

Dalam penyelenggaraan pilkades serentak sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.500/ hak pilih, di tahun sekarang terjadi kenaikan menjadi Rp 10.000 perhak pilih. “Anggaran tersebut untuk keperluan kepanitiaan. Sedangkan jika tidak mencukupi ada anggaran yang bisa digunakan dari APBDes,” tutur Cecep.

Cecep menilai, Dinas Pemberdayaan Masyarajat Desa (DPMD) sudah baik menyusun tahapan penyelenggaraan pilkades. “ dalam rapat kerja disampaikan oleh Kepala Dinas DPMD, ada 1 sampai 42 tahapan pilkades, di antarannya tahapan persiapan, pencalonan, sampai pemungutan suara dan pengukuhan,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan menjamin walau banyak ASN yang menjadi Penjabat Kades, pelayanan masyarakat tidak tetap berjalan lancar.

“Terkait dengan pejabat sementara kepala desa sudah diisi, tidak ada kekosongan jabatan kepala desa. Pengisi jabatan itu berasal dari ASN (aparatur sipil negara). Kita sudah mencoba memetakan beberapa desa, karena ada satu kecamatan yang habis semua masa jabatan kepala desanya, sehingga diperlukan konsentrasi khusus,” ungkap Tata kepada wartawan di Gedung Moh Toha Soreang, beberapa waktu lalu.

Meski dengan banyaknya Penjabat kades tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, namun secara teknis, lanjut Tata, pada saat kepala desa yang habis masa jabatannya itu langsung dilakukan pelantikan penjabatnya.

“Yang menjadi penjabat itu bisa dari kecamatan ataupun pejabat dari dinas lain di Kabupaten Bandung. Yang pasti pejabatnya ASN,” tandasnya.

Dengan pelaksanaan Pilkades Serentak ini, pihaknya akan melihat waktunya. Jika waktunya kurang dari 1 tahun, maka dilakukan pemilihan Plt ebagai penjabat kepala desa. Akan tetapi, imbuh Tata, jika waktu habis masa jabatannya lebih dari 2 tahun, maka dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

“Pilkades serentak di Kabupaten Bandung akan dilaksanakan pada Oktober 2019 nanti setelah pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif, baik pusat maupun daerah. Insya Allah 200 desa sudah siap digelar pilkades serentak,” ucap dia.

Disinggung mengenai adanya kemungkinan petahana kades yang mencalonkan kembali nantinya, Tata mengimbau petahana itu agar tidak memanfaatkan fasilitas desa mengampanyekan dirinya yang akan maju lagi sebagai salah satu peserta pemilihan kades baru.

“Sebaiknya petahana yang sudah habis masa jabatannya dan kembali menjadi peserta pilkades baru, maka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas desa untuk berkampanye. Saat kepala desa itu habis masa jabatannya, maka tugas dan kewajibannya selaku aparat desa itu juga sudah selesai,” jelasnya.

Jika ditemukan adanya petahana yang masih memanfaatkan fasilitas desa untuk mengampanyekan dirinya menjadi peserta pilkades baru, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pengawas desa.

Pihaknya pun mengimbau agar PJs kades segera menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dan yang harus dilakukan. Saat ini, lanjut Tata, sudah memasuki Januari 2019 dan pengajuan untuk pengeluaran keuangan, alokasi dana desa, dan lain sebagainya harus segera disiapkan oleh pejabat sementara tersebut.

“Tugas pejabat sementara itu sama dengan kepala desa dan salah satu tugasnya mempersiapkan pelaksanaan pilkades,” pungkasnya. ***
Previous Post Next Post