Panduan Musrembang Tingkat Kecamatan


PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan-masukan tersebut sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Perangkat Daerah yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Secara umum, penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di tingkat wilayah yang diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Keterlibatan masyarakat kecamatan/wilayah dalam proses perencanaan diharapkan dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang bisa menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya yang berada di wilayah bersangkutan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah lembaga publik, yakni pemerintah di tingkat kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dalam forum ini diwakilkan oleh Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan. Hasil dari Musrenbang kecamatan tahun 2020 ini akan dijadikan usulan dalam Musrenbang Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif.

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7);
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bandung  Tahun  2006 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 7);

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya Musrenbang kecamatan adalah sebagai forum antar pelaku pembangunan dalam rangka memperoleh masukan prioritas pembangunan di desa maupun lintas desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, dengan tujuan:
Menyepakati prioritas usulan hasil musrenbang desa yang akan menjadi prioritas pembangunan kecamatan. Program dan kegiatan yang dibahas dan disepakati meliputi program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan pilihan sesuai fungsi Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal.
Menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan lintas desa/kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai klasifikasi dan fungsi Perangkat Daerah.
Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan yang tidak tercakup dalam prioritas pembangunan desa.
Menyepakati delegasi/utusan yang akan mewakili kecamatan dalam memperjuangkan hasil musrenbang kecamatan pada forum musrenbang kabupaten.



TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia menuju daya saing Global.”

MEKANISME MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2020
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Pendaftaran peserta
Acara pembukaan Musrenbang
Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi Musrenbang
Siding Kelompok:
Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan oleh peserta kelompok. 
Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan PD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.
Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas PD yang ada dirancangan awal RKPD.
Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan PD dirancangan awal RKPD, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif.
Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan PD yang ada dirancangan awal RKPD.
Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu PD, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas PD.
Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan. 
Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah.
Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain:
Daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi; 
Keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya; 
Termasuk kewenangan lintas kabupaten bandung sehingga diusulkan ke provinsi; dan
Alasan lainnya.
Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir
Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.
Sidang Pleno II
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:
Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Bandung di kecamatan.
Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung dikecamatan.
Rangkuman hasil kesepakatandalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Bandung di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD Kabupaten Bandung di kecamatan.
Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Bandung,dan kepada Kepala PD Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD yang akan dibahas di forum PD.
Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut PD;
Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di kecamatan;
Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di kecamatan.


KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran hasil pelaksanaan Musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:
DSP Hasil Musrenbang Desa
Berita Acara Musrenbang Desa.
DSP Hasil Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Musrenbang kecamatan.
Tim Delegasi kecamatan yang dilibatkan dalam forum Musrenbang yang lebih tinggi (3 orang atau 5 orang: bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang, minimal 2 orang perempuan);
Daftar Hadir
Notulen
Previous Post Next Post