Surat Edaran Mendes Tentang Pembinaan & Pengendalian Dana Desa T.A. 2020

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Surat Edaran perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa tahun anggaran 2020. Surat Edaran tertanggal 10 Februari 2020, dengan surat dengan nomor 535/PRI.00/II/2020 itu ditujukan kepada Kepala Desa seluruh Indonesia.

Ada 2 (dua) poin penting yang disampaikan oleh Menteri Desa melalui Surat Edaran tersebut, Pertama tentang percepatan penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2020 dengan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan yang Kedua terkait program di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan stunting.

Berikut ini kami kutip secara lengkap isi Surat Edaran tersebut :

Yth. Kepala Desa Seluruh Indonesia

di tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (3) huruf c Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

  1. Segera mempercepat penggunaan Dana Desa Tahap I dengan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tempat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;

  2. Pola PKTD sebagaimana dimaksud poin 1, diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan anggota masyarakat marginal lainnya;

  3. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan di Desa yaitu perbaikan dan/atau pelayanan gizi anak-anak dalam rangka pencegahan stunting. Pelaporan hasil kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020, khusus yang berkenaan dengan konvergensi pencegahan stunting dimaksud akan menjadi persyaratan wajib penyaluran Dana Desa bagi seluruh Kabupaten/Kota terhitung mulai 1 Januari 2021.


 
Previous Post Next Post