Tugas Kaur dan Kasi dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa PPKD terdiri atas :

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

Di dalam Pelaksana Kepengelola Keuangan Desa atau PPKD Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) secara jelas diterangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disana disebutkan bahwa :

Kaur (kaur TU & Umum dan Kaur Perencanaan) dan Kasi (Kasi Pemerintahan, kasi Pelayanan dan kasi Kesejahteraan) bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Kaur (kaur TU & Umum dan Kaur Perencanaan) dan Kasi (Kasi Pemerintahan, kasi Pelayanan dan kasi Kesejahteraan) mempunyai tugas:

  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

  3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

  4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;

  5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

  6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.


Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. (pasal 6 ayat 5).

Pada pasal 6 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 disebutkan bahwa Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing.

Lalu untuk mengetahui apa saja bidang tugas dari masing-masing kaur/kasi maka kita dapat melihat kembali peraturan tentang SOTK, baik Permen, perda maupun perbup SOTK. Untuk Kabupaten Bandung kita dapat melihatnya di Perda No 10/2016 dan Perbup No 31 Tahun 2017 tentang SOTK.

Tugas Kaur Keuangan.

Tugas kaur keungan dalam PPKD dijelaskan pada  Pasal 8
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Desa.

 

 
Previous Post Next Post