Lomba Perpustakaan Desa

Dua perpustakaan desa (perpusdes) asal Kabupaten Bandung, yakni Perpustakaan Subaca, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari dan Perpustakaan Mutiara Ilmu, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay menjadi lokasi rechecking Lomba Perpusdes Tingkat Jawa Barat (Jabar).
.
Saat mendampingi Sekretaris Daerah Kab.Bandung Teddy Kusdiana, Bunda Literasi Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang Naser mengatakan selain dapat meningkatkan budaya literasi, keberadaan perpustakaan di dua desa tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
.
Salah satu masyarakat yang merasakan manfaatnya adalah pedagang cilok di Desa Ciparay yang sering datang ke Perpustakaan Mutia Ilmu untuk membaca buku, seperti buku resep dan cara berwirausaha.
Berkat kegemaran membaca, ia bisa meningkatkan omset usahanya dari leterasi yang di baca.



.

Istilah dan Definisi dalam Perka PNRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan

  1. Perpustakaan
    Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka.
  2. Perpustakaan Desa/Kelurahan
    Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
  3. Koleksi perpustakaan
    Semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
  4. Pemustaka
    Pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  5. Pelayanan pemustaka
    Pelayanan yang langsung berhubungan degan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
  6. Pelayanan teknis
    Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka.

Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan


  1. Standar Nasional Koleksi Perpustakaan Desa
    1. Jumlah koleksi.
      Perpustakaan memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul.
    2. Kemutakhiran koleksi.
      Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.
    3. Jenis koleksi
      • Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa,koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
      • Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
    4. Koleksi referensi.
      Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari Ensiklopedia, dan kamus.
    5. Pengolahan bahan perpustakaan.
      Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi.
    6. Perawatan koleksi
      • Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban).
        Untuk mengendalikan kondisi ruangan, perpustakaan menjaga kebersihan
      • Perbaikan bahan perpustakaan.
        Perpustakaan melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana.
    7. Pinjaman per eksemplar (turnover stock).
      Frekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).

      Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan
    8. Koleksi per kapita.
      Jumlah koleksi perpustakaan desa paling sedikit 1000 judul.
      Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan desa per tahun 0,2 per kapita.

      Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan
    9. Pengadaan bahan perpustakaan.
      Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan.
  2. Standar Nasional Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa
    1. Lokasi/lahan
      • Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat; dan
      • Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas.
    2. Gedung
      • Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m2 dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
      • Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
    3. Ruang perpustakaan.
      Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien.
    4. Sarana perpustakaan
      • Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja; dan
      • Setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.
  3. Standar Nasional Pelayanan Perpustakaan Desa
    1. Jam buka.
      Jam buka perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari.
    2. Jenis pelayanan.
      Jenis pelayanan paling sedikit layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi.
    3. Pola pelayanan.
      Pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling atau pengembangan layanan ekstensi.
  4. Standar Nasional Tenaga Perpustakaan Desa
    1. Jumlah tenaga. Perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 2 orang.
    2. Kualifikasi kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan.
    3. Kualifikasi staf perpustakaan. Staf perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat.
    4. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop kepustakawanan.
  5. Standar Nasional Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
    1. Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/kelurahan.
    2. Perpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.
    3. Organisasi
      • Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
      • Struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari:
        1. Kepala Perpustakaan,
        2. Pelayanan Teknis, dan
        3. Pelayanan Pemustaka.

          Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan
  6. Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa
    • Perencanaan
      1. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
      2. Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.
    • Pelaksanaan
      1. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
      2. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.
    • Pengawasan
      1. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
      2. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
    • Pelaporan
      1. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
      2. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.
    • Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan
      1. Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan,
      2. Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan,
      3. Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
      4. Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

Previous Post Next Post