Ini Pengetahuan & Keterampilan Dasar yang Harus Dimiliki TPP

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) setidaknya harus memiliki dan menguasai Pengetahuan Dasar dan Keterampilan Dasar sebagai berikut :

A. Pengetahuan Dasar TPP 

Dalam melakukan pendampingan, TPP harus menguasai pengetahuan dasar tentang: 

a. Kebijakan tentang Desa yang mencakup: 

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  3. Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 
  7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa; 
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; 
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun; dan 
  14. Peraturan teknis lainnya berkenaan dengan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

b. Pembangunan Desa, yang mencakup: 

  1. SDGs Desa sebagai arah pembangunan desa; 
  2. perencanaan Pembangunan Desa; 
  3. swakelola Pembangunan Desa; 
  4. Padat Karya Tunai Desa; 
  5. pendayagunaan sumber daya pembangunan di Desa; 
  6. partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa; 
  7. akuntabilitas sosial dalam Pembangunan Desa. 


c. Pengorganisasian Pembangunan Desa, yang mencakup: 

  1. manajemen Pembangunan Desa; 
  2. Pendataan Desa secara partisipatif; 
  3. digitalisasi Pembangunan Desa; 
  4. pendayagunaan Sistem Informasi Desa; dan 
  5. sistem peringatan dini; 

d. Pengendalian kinerja dan percepatan laju Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

e. Fungsi kolaborasi, dinamisasi dan adaptasi Desa dan masyarakat Desa, yang mencakup: 

  1. penguatan masyarakat Desa sebagai subjek Pembangunan Desa; 
  2. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
  3. penguatan kelembagaan Desa dinamis; 
  4. penguatan budaya Desa adaptif; 5) peningkatan kerja sama antar Desa; dan 
  5. penguatan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, yaitu lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan/atau APB Desa. 

f. Analisa sosial, yang mencakup: 

1) Teori dan konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi: 

  1. pembangunan Perdesaan berbasis aset (aset based rural development); 
  2. pembangunan Perdesaan terpadu (integrated rural development); 
  3. pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan (sustainable rural development); 
  4. pemberdayaan masyarakat (community empowerment); 
  5. pengorganisasian masyarakat (community organization); 
  6. pembangunan masyarakat (community development); dan 
  7. teori atau konsep baru lainnya tentang Pembangunan Desa dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atau sesuai hasil pengembangan konseptual oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 

2) Metode/cara analisa sosial, meliputi metode analisis gender, metode SWOT, metode Rapid Rural Appraisal (RRA), metode Participation Rural Apraisal (PRA) dan metode lainnya sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Inovasi pembaharuan Pembangunan Desa, yang meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, pengembangan desain/model dan mereplikasi model pencapaian SDGs Desa serta teknik pendampingan Desa. 

4) Media komunikasi dan informasi, teknologi komunikasi, dan jurnalisme. 

5) Pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, yang meliputi pendidikan orang dewasa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan komunitas pembelajar, pembelajaran jarak jauh, serta bimbingan dan motivasi. 

C. Keterampilan Dasar TPP 

Dalam melakukan pendampingan, TPP harus menguasai keterampilan dasar meliputi:

a. Pengorganisasian Pembangunan Desa melalui pendampingan kegiatan yang meliputi: 

1) pengorganisasian pendataan Desa secara partisipatif dan berkelanjutan; 

2) pemanfaatan digitalisasi desa untuk Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat; 

3) terampil menggunakan hasil-hasil SID; 

4) menjaga dan merawat peralatan peringatan dini; 

5) kaderisasi masyarakat Desa;

6) pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan di Desa; 

7) pembentukan dan pengembangan sekolah lapang; 

8) pelaksanaan kegiatan akuntabilitas sosial di Desa; dan 

9) pembentukan dan replikasi model SDGs Desa dalam Pembangunan Desa. 

b. Pengorganisasian Pelaku Pembangunan Desa melalui kegiatan pendampingan yang meliputi: 

1) mendampingi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dalam Pembangunan Desa, dan berswadaya serta bergotong royong secara sukarela dalam Pembangunan Desa; 

2) menggerakan tokoh-tokoh kunci yang ada di Desa; 

3) memfasilitasi kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa untuk mengelola Pembangunan Desa secara mandiri yang dilakukan dengan cara: 

a) mengontrol/memonitor; 

b) mengevaluasi pencapaian target-target; 

c) mengelola Sistem Peringatan Dini; dan 

d) mempercepat pencapaian target-target. 

4) menggalang kolaborasi antar pelaku Pembangunan Desa yang dilakukan dengan cara: 

a) menggalang kerja sama antar Desa; 

b) mengkonsolidasikan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Desa; 

c) menggalang kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga; 

d) melakukan pencegahan dan penanganan konflik; dan 

e) menggandeng kemitraan dan pengembangan jaringan. 

c. Pemecahan masalah Pembangunan Desa melalui kegiatan pendampingan yang meliputi: 

1) Penggunaan/pengoperasian alat/metode analisa sosial berupa metode analisis gender, SWOT, RRA, PRA, dan metode lainnya sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2) Teknik fasilitasi partisipasi masyarakat Desa yaitu upaya membangun kesadaran masyarakat Desa untuk merefeksikan secara kritis tentang kondisi hidup mereka, menemukan masalah dan merumuskan penyelesaian masalah dengan mendayagunakan sumberdaya Pembangunan Desa melalui tindakan sosial yang terorganisir dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa. Teknik fasilitasi partisipasi masyarakat Desa meliputi: 

a) diagnosis fakta dan pengalaman penyelenggaraan Desa khususnya Pembangunan Desa; 

b) identifikasi masalah penyelenggaraan Desa khususnya Pembangunan Desa; 

c) tukar gagasan dan pandangan tentang isu atau masalah tertentu; 

d) mencari solusi alternatif untuk pemecahan masalah; 

e) pengambilan kesepakatan atau keputusan bersama; 

f) pengaktifan peran kelompok dan anggotanya untuk bertindak; dan 

g) pengelolaan konflik sosial secara damai melalui jalan demokrasi permusyawaratan. 

3) Penggunaan/pengoperasian alat/metode fasilitasi yaitu pencairan suasana/ice breaking, ceramah, diskusi, permainan kuis, bermain peran, dan metode fasilitasi lainnya yang relevan dengan kerja Pendampingan Masyarakat Desa; 

4) Keterampilan teknis (technical skill) penggunaan/pengoperasian komputer, internet, serta aplikasi digital SID; 

5) Perumusan kegiatan inovatif dan kreatif: 

a) terampil untuk menguji gagasan-gagasan baru dengan cara mendiskusikannya bersama para pemangku kepentingan yang terkait dengan urusan Pembangunan Desa dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

b) terampil bereksperimen dalam menjalankan tugas sebagai TPP. Misalnya, membuat dan mereplikasikan model SDGs Desa. 

d. Komunikasi Pembangunan Desa yang meliputi: 

1) terampil menyampaikan pesan-pesan dengan cara menampilkan data-data dan informasi faktual; 

2) terampil mempersuasi/membujuk orang untuk bersedia secara sukarela menjalankan pesan-pesan; 

3) terampil memilih sasaran yang akan diberi informasi atau pesan-pesan;

4) terampil memilih dan mendayagunakan media komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang didampingi, misalnya pertemuan sosialisasi, papan informasi, poster, baliho, leaflet, buletin Desa, koran Desa, radio, website Desa, televisi, jurnalisme warga, community center, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya; dan 

5) terampil menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya video tutorial, teleconference/webinar, website, e-mail, whatsapp, twitter, facebook, dan media komunikasi dan informasi lainnya. 

e. Pendidikan, motivasi dan penginspirasi masyarakat Desa meliputi: 

1) Keterampilan mendidik masyarakat Desa: 

a) menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kritis dalam diri para pendamping masyarakat Desa lainnya yang disupervisi, maupun menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kritis dalam diri masyarakat Desa; 

b) menggali potensi pengetahuan lokal masyarakat Desa; 

c) mendidik masyarakat Desa untuk mampu mengelola secara mandiri potensi sumberdaya mereka; 

d) mengembangkan pendidikan masyarakat Desa berkelanjutan ; 

e) mengembangkan komunitas pembelajar; dan 

f) mengembangkan kapasitas literasi. 

2) Keterampilan memotivasi masyarakat Desa: 

a) memberikan bimbingan dan konseling; 

b) mengidentifikasi dan menilai karakteristik kepribadian individu atau kelompok; 

c) merumuskan strategi peningkatan motivasi individu dan/atau kelompok; 

d) merumuskan dan mengkomunikasikan harapan-harapan untuk peningkatan kinerja; 

e) merumuskan dan mengkomunikasikan manfaat, penghargaan jika harapan terpenuhi atau sanksi jika harapan tidak dipenuhi; dan 

f) memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengatasi masalah atau hambatan dalam Pembangunan Desa. 

3) Keterampilan menginspirasi masyarakat Desa, berupa pemberian contoh keberhasilan pencapaian SDGs Desa melalui pendampingan secara unggul dan terpercaya, dan berbagi pengalaman. 

SUMBER :  Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Previous Post Next Post