Cara Cek NPWP dengan Mudah

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak ini diatur dalam Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat jenderal Pajak. 

NPWP ini terdiri dari 15 digit angka, pada sembilan digit awal merupakan kode unik dari identitas WP itu sendiri. Kode unik inilah yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan WP lainnya. 

Pada 3 digit berikutnya merupakan kode dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan NPWP tersebut. Sedangkan 3 digit terakhir pada NPWP merupakan status WP. 

NPWP pun dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya, sebagai berikut: 

NPWP Pribadi: Diberikan ke tiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. 

NPWP Badan: Diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang memiliki penghasilan di Indonesia. 



Cara Cek NPWP

Sesuai peraturan, setiap orang yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk memiliki NPWP. Namun, ada beberapa orang yang terkadang lupa sehingga harus cek ulang NPWP mereka. NPWP ini sama pentingnya dengan KTP karena terdapat berbagai macam kegunaannya. Dalam kartu NPWP terdapat nomor yang berguna untuk melaporkan SPT Tahunan, memeriksa status pajak, sampai mengetahui data WP secara lengkap. 

Nah untuk mengetahui status pajak Anda, Anda bisa melakukan pengecekan NPWP secara berkala. Berikut ini terdapat berbagai cara cek NPWP yang bisa Anda lakukan. 

1.  Cek NPWP Melalui Website Resmi 

Cara cek NPWP yang pertama merupakan cara yang paling sering dilakukan, yakni melalui website resmi. Berikut ini langkah-langkahnya: 

Akses situs ereg.pajak.go.id

Isi kolom NPWP dengan lengkap dan benar.

Bila nomor NPWP Anda masih aktif, maka nomor dan identitas lainnya akan muncul secara otomatis. Namun, bila identitas Anda tidak muncul, tandanya NPWP Anda belum/sudah tidak aktif lagi. Oleh karena itu, Anda harus mendatangi kantor pajak untuk mengonfirmasi masalah tersebut.  

2. Cek NPWP Melalui Aplikasi DJP

Tidak hanya dapat dilakukan melalui situs resmi, DJP pun memiliki aplikasi yang dapat Anda unggah di gadget berbasis iOS dan juga Android Anda. Berikut ini cara cek NPWP melalui aplikasi: 

Download aplikasi DJP dan masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan akun yang sama saat Anda daftar di website. 

Buka dashboard yang ada di dalam halaman web. 

Kemudian, cek NPWP Anda. Bila muncul identitas Anda secara lengkap, maka NPWP Anda aktif. Sedangkan bila tidak muncul, maka NPWP Anda belum aktif. Silakan datang ke KPP untuk meminta konfirmasi. 

3. Cek NPWP Melalui Kring Pajak (1500200)

Kring Pajak (1500200) merupakan hotline resmi perpajakan yang dapat Anda hubungi yang aktif selama 24 jam. Melalui Kring Pajak, kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah akan terjamin. Para operator Kring Pajak pun cukup ahli di bidang perpajakan sehingga mereka bisa memberikan solusi yang benar untuk setiap permasalahan wajib pajak. 

4. Cek Nomor NPWP di Kantor Pajak

Apabila Anda memiliki banyak waktu dan ingin segera menangani masalah pengecekan NPWP, Anda bisa memiliki untuk langsung datang ke Kantor Pajak terdekat maupun yang sesuai dengan domisili KTP Anda. Syarat yang perlu Anda penuhi hanya KTP sesuai dengan data di NPWP Anda. 

Namun, berbeda dengan pengecekan NPWP badan/perusahaan. Anda harus membawa akta perusahaan atau instansi serta surat kuasa bila Anda bukanlah direktur dari perusahaan tersebut. Surat kuasa ini nantinya berguna agar petugas pajak dapat melakukan validasi dan memberikan informasi tentang NPWP badan Anda. 

Bila Anda melakukan pengecekan NPWP di Kantor Pajak sebenarnya tidaklah memakan waktu lama. Apabila data sudah lengkap, maka petugas bisa melakukan validasi dengan cepat. 

5. Cek NPWP dengan KTP dan KK

Seperti yang Anda tahu, KTP dan NPWP merupakan kartu identitas yang sama-sama penting. Bedanya, NPWP merupakan identitas untuk administrasi perpajakan. Tahun 2021 ini, DJP kembali berinovasi meluncurkan aplikasi untuk cek NPWP menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK). Tentu hal ini dapat sangat membantu terutama bagi Anda yang kehilangan NPWP karena tertimpa bencana/musibah. 

Seperti yang Anda ketahui, KTP pun digunakan saat membuat NPWP, baik secara offline maupun online. Pengecekan NPWP menggunakan NIK KTP atau KK ini dapat dilakukan karena data terkait NIK KTP dengan NPWP terhubung. Lalu, bagaimana cara cek NPWP dengan menggunakan NIK KTP dan KK? Begini caranya: 

Silahkan masuk ke website: https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp

Masukkan NIK KTP dan juga nomor KK

Pastikan data NIK KTP dan KK sudah sesuai untuk melakukan validasi NPWP. Nantinya, informasi nama wajib pajak akan disamarkan demi keamanan. Meski NPWP dan NIK KTP terhubung, wajib pajak tidak memiliki akses secara online untuk melihat data tersebut. Tapi, setidaknya dari keterangan tersebut, Anda sudah tahu status NPWP Anda masih aktif atau tidak. 

***

Cara Menonaktifkan NPWP

Tidak semua wajib pajak bisa menonaktifkan NPWP-nya. Berdasarkan PER-04/PJ/2020, ada beberapa kondisi yang mana DJP dapat memberikan persetujuan untuk wajib pajak menjadi wajib pajak NE. Apa saja?


Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan.

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut.

Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan.

Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.

Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Ketika wajib pajak memenuhi salah satu dari kondisi di atas, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi wajib pajak NE. Berikut ini cara menonaktifkan NPWP:


Isi formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif. Pengisian formulir ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-registration di laman pajak.go.id atau mengisinya secara langsung di KPP.

Siapkan dokumen berupa surat pernyataan wajib pajak non-efektif dan dokumen pendukung.

Jika mengajukan permohonan melalui elektronik, semua dokumen harus dikirimkan dalam bentuk digital (softcopy).

Jika mengajukan permohonan langsung ke KPP, wajib pajak dapat menyampaikan langsung atau mengirimkan semua dokumen melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Contoh surat dan dokumen pendukung lainnya dapat dilihat di lampiran PER-04/PJ/2020 atau di laman pajak.go.id.

Jika permohonan diterima, KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non-efektif. Namun jika tidak diterima, KPP akan menerbitkan surat penolakan penetapan wajib pajak non-efektif. 

Menonaktifkan NPWP vs Menghapus NPWP

Menonaktifkan NPWP tidak sama dengan menghapus NPWP. Penghapusan NPWP atau wajib pajak hapus adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan telah dilakukan penghapusan NPWP. Dengan kata lain, nomor pokok wajib pajak tersebut tidak berlaku alias ‘mati’ secara permanen. Jika wajib pajak ingin menghidupkannya lagi, harus membuat NPWP baru. 

Sedangkan menonaktifkan NPWP artinya nomor pokok wajib pajak tersebut hanya tidak aktif sementara waktu. Wajib pajak dapat mengaktifkannya lagi dengan menjalani prosedur yang berlaku. 

Tidak Telat dalam Lapor Pajak

DJP memberikan pilihan pada wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif perpajakan untuk menonaktifkan NPWP-nya sehingga menjadi wajib pajak NE. Namun, tidak semua wajib pajak dapat mengajukan permohonan ini, hanya yang memenuhi kriteria disebutkan yang bisa mendapatkan penetapan status wajib pajak NE. Jika masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, diharapkan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Salah satu kewajiban perpajakan adalah lapor pajak tepat waktu. Untuk lapor pajak SPT Tahunan Pribadi, jangan sampai lewat batas waktu 31 Maret pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan untuk lapor pajak SPT Tahunan PPh Badan, usahakan untuk melapor sebelum tanggal 30 April pada tahun pajak berikutnya. Anda dapat lapor pajak dengan lebih mudah dan nyaman, bebas antre dan jam sibuk, melalui layanan e-Filing OnlinePajak.

Previous Post Next Post