Contoh Perdes Tentang Desa Wisata (1)

ITDESA.COM kali ini akan memposting salah satu contoh Peraturan Desa (Perdes) Desa Wisata. Perdes ini adalah perdes desa wisata di desa Mandalakasih Kabupaten Garut Jawa Barat. Semoga menginspirasi :

PERATURAN DESA MANDALAKASIH
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANDALAKASIH

Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverisifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelesetarian seni budaya dan ramah lingkungan;

b. bahwa dalam pengembangan pariwiasata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;

c. bahwa penetapan kawasan desa wisata untuk memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut menjadi lebih terarah, terencana dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kawasan Desa Wisata

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262;

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’ah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 -2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 -2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......

dan

KEPALA DESA .......


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MANDALAKASIH TENTANG KAWASAN DESA WISATA


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



1. Daerah adalah Daerah Kabuapten Garut

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

3. Bupati adalah Bupati Garut

4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya

5. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistim serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perekembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.

6. Pemanfatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada unutk berbagai kepentingan yang diorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

7. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sesdemikianm rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.

8. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam penegmbagan Kepariwiastaan di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaa.


Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata

a. Mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;

b. Memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya dalam rangka peningkatan dan pemebrdayaan ekonomi kerakyatan.



Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan

b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptkan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.


Pasal 4

Fungsi Desa Wisata

a. Sarana Edukatif dan Rekreasi;

b. Sarana Pnegembangan seni dan Budaya;

c. Saebgai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan / atau

d. Sarana pengembangan perilkau dan budaya wisata.



BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan /atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah;

(2) Dalam melaksanakan pentaan lingkungan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.


BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN


Pasal 6

(1) Pemilik lahan dan /atau penghuni yang melakukan kegiatan pentaaan, Pengelolaan/ Pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

a. Mendapatkan perioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan

b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan dikawasan Desa Wisata wajib :

a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan

b. Mentaati segala ketentuan perundang – undangan.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa Wisata.


BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN


Pasal 7

(1) Pemanfaatan dan penegmbangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.

(2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :

a. Wisata Budaya

b. Wisata Alam

c. Wisata Kuliner

d. Wisata Spritual

e. Atraksi wisata

f. Wisata Sejarah

g. Agro wisata

(3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah –rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa;

(4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.



BAB V

KAWASAN DESA WISATA
Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak diwilayah Desa Mandalakasih, sebagai berikut :

1. Kawasan Taman Mandalakasih, dengan wisata budaya, wiasata spritual dan wisata sejarah

2. Kawasan Daramaga, dengan wisata alam dan agro wisata.


BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati

(2) Pentaan dan pengelolaan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar Kawasan Desa Wisata.

(3) Pengawasan pentaan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mandalakasih.

Ditetapkan di Mandalakasih

Pada tanggal : 24 Juli 2019

KEPALA DESA MANDALAKASIH

ttd


PEPEN SOPYAN

Diundangkan di Mandalakasih

Pada tanggal :25 Juli 2019

Sekretaris Desa Mandalakasih

ttd


EUNG NURYATI

BERITA DESA MANDALAKASIH TAHUN 2019 NOMOR 04



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

( BPD )

DESA MANDALAKASIH

Sekretariat : Jln. Tambakbaya No. 300 Kode Pos 44175 – Garut



BERITA ACARA RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDALAKASIH

KECAMATAN MANDALAKASIH KABUPATEN GARUT

NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG KAWASAN DESA WISATA

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANDALAKASIH



Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang –undang Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 ;


c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mandalakasih tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa Mandalakasih tentang Kawasan Desa Wisata menjadi Peraturan Desa Mandalakasih.

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penertiban Peraturan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor .......... Tahun ............ tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Bupati Garut Nomor ......... Tahun .............. tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.


Memperhatikan

:

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Mandalakasih pada hari Rabu, 19 Juli 2019


M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:
KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mandalakasih Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kawasan Desa Wisata menjadi Peraturan Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;



KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan semua biaya yang timbul sejak ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mandalakasih.



Ditetapkan di Mandalakasih

Pada tanggal : 20 Juli 2019

Ketua BPD Mandalakasih


ASEP HERNAWAN, S.Pd.I



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Pameungpeuk di – Pameungpeuk

2. Sdr. Kepala Desa Mandalakasih di- Mandalakasih


Previous Post Next Post