Kode Desa berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2017

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia. 

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk. 

Pasal 4 Permendagri 137 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk numerik. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud  memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan seluruh Indonesia. 

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian: kode wilayah provinsi terdiri atas 2 (dua) digit dan selanjutnya disebut kode wilayah daerah provinsi; digit pertama kode wilayah untuk daerah provinsi didasarkan pada letak geografis pulau/kepulauan Indonesia yang dimulai dari arah barat ke timur dan untuk digit kedua diisi sesuai dengan urutan pembentukan daerah provinsi; kode wilayah untuk daerah kabupaten/kota 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah provinsi 2 (dua) digit, dan kode wilayah unsur daerah kabupaten/kota 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan; digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit kode wilayah kabupaten diisi dengan angka 01 (nol satu) sampai dengan 69 (enam sembilan); digit ketiga dan keempat dari 4 (empat) digit kode wilayah kota diisi dengan angka 71 (tujuh satu) sampai dengan 99 (sembilan sembilan); 

kode wilayah untuk Kecamatan 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten/kota 2 (dua) digit, dan kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan; kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten/kota 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan; urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua). 

Kode wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan letak geografis pulau/kepulauan Indonesia, yang dimulai dari barat ke timur, dengan penjelasan: 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Sumatera dimulai dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua); 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Jawa dimulai dengan angka pertama 3 (tiga) dan 4 (empat); 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dimulai dengan angka pertama 5 (lima); 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Kalimatan dimulai dengan angka pertama 6 (enam); 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Sulawesi dimulai dengan angka pertama 7 (tujuh); 

kode wilayah daerah provinsi di Pulau Maluku dimulai dengan angka pertama 8 (delapan); 

dan kode wilayah daerah provinsi di Pulau Papua dimulai dengan angka pertama 9 (sembilan). 

Digit kedua kode wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan urutan pembentukan daerah provinsi.

Kode wilayah kecamatan berjumlah 6 (enam) digit dengan urutan 2 (dua) digit kode wilayah daerah provinsi, 2 (dua) digit kode wilayah daerah kabupaten/kota, dan 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan. Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir. Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan baru tersebut menggunakan salah satu nama kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan, diberikan kode kecamatan yang namanya digunakan. Dalam hal terjadi penggabungan kecamatan, kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan kode kecamatan baru. Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode kecamatan tidak berubah.

Kode wilayah Desa dan Kelurahan berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas 2 (dua) digit kode wilayah daerah provinsi, 2 (dua) digit kode wilayah daerah kabupaten/kota, 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan, dan 4 (empat) digit kode wilayah Desa dan Kelurahan yang ditulis secara berurutan. Kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukkan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukkan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan). Dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir. Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan. Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru. Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru. Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.


Kode dan Data Wilayah:

1.Provinsi Aceh;
2.Provinsi Sumatera Utara;
3.Provinsi Sumatera Barat;
4.Provinsi Riau;
5.Provinsi Jambi;
6.Provinsi Sumatera Selatan;
7.Provinsi Bengkulu;
8.Provinsi Lampung;
9.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10.Provinsi Kepulauan Riau;
11.Provinsi DKI Jakarta;
12.Provinsi Jawa Barat;
13.Provinsi Jawa Tengah;
14.Provinsi D.I. Yogyakarta;
15.Provinsi Jawa Timur;
16.Provinsi Banten;
17.Provinsi Bali;
18.Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19.Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20.Provinsi Kalimantan Barat;
21.Provinsi Kalimantan Tengah;
22.Provinsi Kalimantan Selatan;
23.Provinsi Kalimantan Timur;
24.Provinsi Kalimantan Utara;
25.Provinsi Sulawesi Utara;
26.Provinsi Sulawesi Tengah;
27.Provinsi Sulawesi Selatan;
28.Provinsi Sulawesi Tenggara;
29.Provinsi Gorontalo;
30.Provinsi Sulawesi Barat;
31.Provinsi Maluku;
32.Provinsi Maluku Utara;
33.Provinsi Papua;
34.Provinsi Papua Barat;

Previous Post Next Post