PENYELENGGARAAN DESA WISATA OLEH BUMDESA / BUMDESMA

TAHAPAN PENETAPAN DESA WISATA 

Penetapan Desa Wisata melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut: 

Pengusulan penetapan desa wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah.    

Hasil musyawarah keputusan kepala desa disampaikan kepada pengembangan desa wisata kepada OPD yang menangani urusan pariwisata   

Baca Juga di itdesa : KONSEP PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN DESA WISATA

OPD melakukan verifikasi, uji kelayakan terhadap usulan desa wisata, yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Verifikasi dan uji kelayakan terhadap usulan Desa wisata dilaksanakan secara kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu: 1) OPD yang menangani bidang pariwisata. 2) OPD yang menangani bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada skema perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pengembangan dari desa wisata yang potensial yang menjadi target program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan peran Desa sebagai Desa Wisata.

KELEMBAGAAN DESA WISATA

Dalam perkembangannya, pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan 3 (tiga) lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu: a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). b. Koperasi c. BUM Desa d. BUM Desa Bersama.

PENYELENGGARAAN DESA WISATA OLEH BUMDESA / BUMDESA BERSAMA



BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM desa) merupakan badan hukum resmi desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa. Kelembagaan yang dibentuk menyerupai perusahaan, dimana sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dengan mengangkat direksi untuk menjalankan unit usaha di desa dengan menggunakan skema penyertaan modal dan aset desa. Di antara sekian banyak usaha yang dapat dilakukan BUM Desa, salah satunya adalah usaha pariwisata untuk desa yang memiliki potensi dan produk wisata didesa tersebut. Pelaksanaan fungsi BUM Desa sebagai Badan Usaha yang turut membidangi Wisata harus dalam koordinasi yang sejalan dengan Pokdarwis Desa. Hal ini bertujuan agar terjadi kesinambungan antara program yang telah digagas oleh Pokdarwis dengan pengelolaan yang akan dilakukan oleh BUM Desa. Agar hal ini dapat berlangsung, BUM Desa dan Pokdarwis harus saling berafiliasi dalam pengembangan Desa Wisata. Dengan pengelolaan pariwisata melalui BUM Desa, pendapatan Desa dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit usaha desa yang lainnya sehingga menciptakan sebuah lini bisnis yang kuat dan saling berkesinambungan. CEO Desa Wisata dapat dikembangkan dengan mengedepankan karakterisik pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

BUM Desa Bersama 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang dibentuk dari beberapa BUM Desa antar Desa dimana dalam pengelolaannya perlu di sepakati dengan Peraturan Bersama Antar Desa termasuk struktur kelembagaan, pengelolaan, kepemilikan usaha bersama dari pariwisata untuk desa yang memiliki potensi dan produk wisata didesa tersebut.

PENDANAAN DESA WISATA 

Sumber pendanaan Pengembangan Desa Wisata antara lain dapat diperoleh dari: 

a. Penganggaran dan pembiayaan Desa Wisata yang dikelola Desa berdasarkan kewenangannya di tetapkan dalam APBDesa yang sumber pendanaannya ditentukan oleh Desa dalam musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan bidang lainnya yang mendukung kemajuan dari Desa Wisata tersebut. 

b. Dana Desa Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa untuk digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan di Desa. Kegiatan yang dapat dilaksanakan menggunakan dana desa yaitu: 1) Pembangunan Desa adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang desa wisata. 2) Pemberdayaan masyarakat desa adalah kegiatan pelatihan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran wisata bagi masyarakat desa. Penggunaan anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata ditetapkan melalui musyawarah desa. Jenis kegiatan penggunaan anggaran dapat mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa Dalam proses penetapan penggunaan anggaran Desa termasuk dana desa ditentukan berdasarkan hasil pembahasan dengan melalui beberapa tahapan yaitu: 

Tahap I : Musyawarah Desa 

1) Masuk dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dan masyarakat merumuskan dan menentukan wisata yang merupakan kewenangan Desa. 2) Pembahasan pada musyawarah desa yaitu menyepakati bahwa Desa Wisata merupakan program prioritas sesuai kewenangan pembagian porsi anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disepakati bersama dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan teranggarkan dalam APBDesa termasuk menentukan sumber pendapatan yang akan digunakan. 3) Hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa, paling sedikit meliputi: a) Pencermatan Ulang RPJMDes; b) Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya; c) Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan d) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa; 4) Hasil musyawarah desa dituliskan dalam Berita Acara. 5) Musyawarah Desa tentang Perencanaan diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau musyawarah Desa dapat dilakukan untuk membahas hal strategis sesuai kebutuhan. 6) Kebutuhan Desa Wisata masuk dalam prioritas program dan kegiatan melalui RPJMDesa dan RKPDesa. 7. Desa menetapkan Perdes tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata di Desa tersebut. 

Tahap II: Penyusunan Rancangan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa 

1) Hasil Musyawarah Desa menjadi acuan Kepala Desa untuk memasukan Desa Wisata menjadi Kegiatan prioritas Desa di dalam RKPDesa dan apabila menjadi sesuatu yang sangat strategis dapat di revisi RPJMDesa dengan memprioritaskan Desa Wisata. 2) Sebagai tindaklanjut mempersiapkan RKPDesa, Kades membentuk tim Analisis kelayakan wisata dan tim penyusunan RKPDesa untuk mensinkronkan dan mensinerginya kebutuhan-kebutuhan serta strategi dan proses pengelolaan yang akan di masukan dalam RKPDesa dan di anggarakan dalam APBDesa. 3) Selanjutnya draft hasil analisis dan hasil penyusunan RKPDesa di bahas terpisah dan dilaksanakan pada kualitas kebutuhan. 4. RKPDesa yang disusun oleh Desa dilanjutkan untuk di Evaluasi dan di Verifikasi oleh camat. 5) Untuk analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim kelayakan dibahas dalam musyawarah Desa dengan agenda pembahasan pembacaan dan publikasi kelayakan wisata yang dikelola Desa dengan mengundang atau melibatkan tim verifikasi uji kelayakan oleh OPD bidang pariwisata dan bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa

6) Draft RKPDesa dibahas dalam musrenbangdesa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan agenda pembahasan dengan BPD dan masyarakat, membahas kesepakatan program Desa Wisata yang menjadi agenda prioritas. Dan mengundang juga unsur OPD yang akan mensinkronisasikan program Desa Wisata yaitu Bappeda, OPD bidang Pariwisata, OPD bidang pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan OPD bidang komunikasi dan informasi serta digitalisasi. 7) Pelaksanaan musyawarah Desa membahas kelayakan wisata yang dilakukan oleh tim Desa, dilakukan sebelum pelaksanaan musrebangdes. 8) Penetapan dokumen RKPDesa memastikan bahwa kegiatan Desa Wisata sudah menjadi kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui APBDesa. 9) Kepala Desa berkewajiban untuk mempublikasikan kegiatan Desa Wisata kepada masyarakat melalui media publikasi RKPDesa atau dengan publikasi lainnya. 

Tahap Ill: Penyusunan Rancangan APB Desa 

1) Penentuan anggaran berpedoman pada Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. 2) Acuan nilai standar biaya dan besaran anggaran harus berdasarkan peraturan di Daerah yang mengatur standar biaya di Desa dan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. 3) Untuk Rancangan anggaran pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa berpedoman kepada RKP Desa yang telah disusun. 4) Kepala Desa wajib mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang APB Desa. 5) Masyarakat Desa berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa. 6) Apabila dalam penanggaran dan pembiayaan Desa Wisata, ada sumber pendapatan lain yaitu: a. CSR (Corporate Social Responsibility). b. Pendanaan dari perusahaan bisnis untuk berkontribusi kepada masyarakat dan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Pendanaan CSR umumnya berasal dari perusahaan swasta. c. Dana hibah. d. Pendanaan model bapak asuh. e. Pendanaan lain yang bersifat tidak mengikat lainnya maka faedah kepemilikan dari sumber pendapatan tersebut perlu diperhatikan. Apabila sumber tersebut diperuntukan ke Desa, maka proses sumber pendapatan tersebut harus dimasukan dalam APBDesa. Selanjutnya apabila berdampak kepada penambahan aset Desa berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan Aset Desa, maka aset yang diberikan dari sumber pendapatan lainnya tersebut didaftarkan menjadi aset desa. 

Tahap IV: Tinjauan Rancangan APB Desa dilakukan oleh Bupati/ Wali Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Tinjauan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Wisata menjadi bagian dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Kinerja BPD serta laporan masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai bentuk pemantauan dan pembinaan dari Bupati/ Walikota.

Demikian paparan tentang Desa Wisata yang diselenggarakan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Intinya potensi wisata desa merupakan peluang yang dapat dibangun dan dikembangkan oleh Bada Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).  Tulisan ini bersumber dari Buku Pedoman Desa Wisata yang diterbitkan oleh Diterbitkan: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi *** itdesa.com

Previous Post Next Post