Rancangan Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berikut ini adalah Naskah Rancangan  perubahan Kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perlu kami sampaikan bahwa naskah atau isi kami copy paste sesuai dengan naskah asli, tetapi untuk format penulisan yang ditampikan di blog ini bukan format resmi (karena cukup ribet pengaturan pada postingan blog ini), tetapi yang penting tidak merubah isinya. Kami sampaikan juga bahwa naskah rancangan ini kami terima tanggal 12 Juni 2021. Selamat membaca :


RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, sosial yang dapat mendukung terwujudnya tujuan negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang maju, kuat dan mandiri perlu dilakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintah desa efektif dalam mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan adat, tradisi dan budaya masing-masing desa;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Hakim Perdamaian Desa adalah majelis yang diketuai oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang mempunyai kewenangan mendamaikan perselisihan dan pertikaian warga Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Peraturan Desa adalah aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

18. Hari adalah hari kerja.

19. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.


2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 19A

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. pembinaan dan pengembangan aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa;

b. izin penggunaan sumber daya alam Desa untuk digunakan sendiri oleh penduduk Desa setempat;

c. penyelesaian perselisihan dan pertikaian antarpenduduk yang terjadi di desa; dan

d. pembinaan dan pelestarian budaya atau tradisi lokal.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul selain yang diatur pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa;

b. memiliki dampak bagi masyarakat Desa yang bersangkutan; dan

c. tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan pengaturan, pelayanan publik dan/atau pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 19B

(1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kewenangan dalam hal penyediaan barang dan jasa serta pemberdayaan Desa berdasarkan kriteria:

a. lokasinya berada dalam satu wilayah Desa;

b. hasilnya dinikmati dan dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat Desa setempat;

c. berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa; dan

d. produk yang dihasilkan bukan merupakan dokumen administrasi yang harus diakui oleh Desa lain atau oleh pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, dan ayat (4) huruf k diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan pimpinan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. mendamaikan perselisihan dan pertikaian masyarakat yang terjadi di Desa;

i. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

j. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

m. memanfaatkan teknologi tepat guna;

n. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

o. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. mendamaikan perselisihan dan pertikaian masyarakat yang terjadi di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.



4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 31

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap atau mengundurkan diri, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



5. Ketentuan Pasal 33 huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. dihapus;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.



6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 48

(1) Perangkat desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa; dan

b. unsur pelaksana.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan/atau tradisi Desa setempat.

(3) Sekretariat Desa dan unsur pelaksana dapat dibantu oleh staf.

(4) Ketentuan mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa dan pimpinan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.



9. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pimpinan Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



10. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 52

(1) Pimpinan Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Masa jabatan pimpinan perangkat Desa berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan kepala Desa.

(2) Pimpinan perangkat Desa berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(3) Pimpinan perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(4) Pemberhentian pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pimpinan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



12. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, dan Pasal 53D sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 53A

(1) Kepala Desa mengangkat staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dalam jumlah yang efisien berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(2) Staf Desa diangkat dari warga Desa dengan persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Desa.

(3) Kepala Desa dapat membentuk tim untuk melakukan rekutmen staf Desa.



Pasal 53B

Kepala Desa dapat melakukan penggantian staf Desa dalam waktu bersamaan dengan jumlah paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah staf Desa yang ada.



Pasal 53C

(1) Staf Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Kepala Desa dapat menetapkan pemberian tunjangan bagi staf Desa dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan keuangan Desa.

(3) Penghasilan dan tunjangan bagi staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Pasal 53D

(1) Staf Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Staf Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap; atau

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf perangkat Desa.

(3) Pemberhentian staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.





13. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 54A

(1) Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan peserta yang hadir.

(2) Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 perlu dituangkan dalam Peraturan Desa, maka kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib memasukkan materi hasil musyawarah Desa ke dalam Peraturan Desa tanpa melakukan perubahan terhadap substansi kesepakatan musyawarah Desa.

(3) Kepala Desa dan/atau anggota Badan Permusywaratan Desa yang tidak memasukkan dan/atau mengubah substansi hasil musyawarah Desa di dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhi sanksi berupa pemotongan penghasilan kepala desa dan/atau pemotongan penghasilan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) bulan.

(4) Peraturan Desa yang bertentangan dengan hasil musyawarah Desa dibatalkan oleh bupati/walikota.



14. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menyelenggarakan Musyawarah Desa;

c. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan

d. menyampaikan keputusan Musyawarah Desa tentang pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota.



15. Ketentuan Pasal 61 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 62

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat dalam rapat maupun di luar rapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e diberikan berdasarkan pada kegiatan.



17. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 62A

Biaya pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



18. Ketentuan huruf c Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa;

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.



19. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 2a, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 66

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2a) Dana perimbangan untuk penyetaraan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa bersumber dari dana alokasi umum tersendiri di luar dana alokasi umum berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan, tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



20. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB VIA

HAKIM PERDAMAIAN DESA



21. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F dan Pasal 68G sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 68A

(1) Penyelesaian perselisihan dan pertikaian masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) huruf c dan Pasal 26 ayat (2) huruf h dan ayat (4) huruf k dilakukan oleh Hakim Perdamaian Desa.

(2) Hakim Perdamaian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk majelis bersifat adhoc yang diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota yang terdiri atas unsur:

a. pimpinan Lembaga Adat atau lembaga kemasyrakatan; dan

b. tokoh masyarakat.

(3) Keanggotaan majelis Hakim Perdamaian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Desa.

(4) Dalam hal salah satu pihak yang berselisih adalah keluarga batih kepala Desa, maka ketua majelis Hakim Perdamaian Desa dalam penanganan perselisihan dan pertikaian tersebut diisi oleh ketua lembaga adat, lembaga kemasyarakat atau tokoh masyarakat.

Pasal 68B

(1) Hakim Perdamaian Desa melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian dengan cara musyawarah guna mendamaikan para pihak yang berselisih atau bertikai.

(2) Perselisihan dan pertikaian yang diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa merupakan perselisihan dan pertikaian perorangan maupun kelompok yang terjadi di Desa.

(3) Hakim Perdamaian Desa menyelesaikan perselisihan dan pertikaian dalam lingkup sengketa keperdataan, pidana ringan dan pelanggaran norma atau tradisi masyarakat.

(4) Tindak pidana yang diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau dampak langsung bagi perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan ketentuan:

a. bukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kecacatan yang mengakibatkan tidak berfungsi atau berkurangnya fungsi salah satu bagian tubuh; dan/atau

b. tindak pidana dengan kerugian materiil paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Pasal 68C

(1) Dalam upaya menyelesaikan perselisihan dan pertikaian, Hakim Perdamaian Desa harus memperhatikan pranata lokal tradisional yang masih berlaku dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Desa.

(2) Hakim Perdamaian Desa menyelesaikan perselisihan dan pertikaian secara cepat dan sederhana.



Pasal 68D

(1) Hakim Perdamaian Desa melakukan upaya penyelesaian perselisihan dan pertikaian berdasarkan:

a. permohonan yang diajukan para pihak atau salah satu pihak yang berselisih untuk sengketa keperdataan; dan

b. permohonan dari pelaku atau korban dan laporan masyarakat Desa setempat untuk perkara pidana.

(2) Hakim Perdamaian Desa mulai melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permohonan dan/atau laporan.

(3) Kepala Desa selaku ketua majelis Hakim Perdamaian Desa melakukan pemanggilan para pihak yang berselisih untuk dipertemukan guna mendapatkan penyelesaian secara damai.

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pemanggilan atau melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh pemeriksaan oleh sekretaris Desa.

(5) Dalam mempertemukan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Perdamaian Desa dapat memanggil pihak lain yang dapat memberikan informasi dalam rangka penyelesaian perselisihan dan pertikaian.



Pasal 68E

(1) Hakim Perdamaian Desa menyelesaikan proses penyelesaian perselisihan dan pertikaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan laporan diterima.

(2) Dalam hal perdamaian telah disepakati melalui Hakim Perdamaian Desa, Perselisihan atau pertikaian tersebut tidak dapat dilakukan proses hukum dan tidak dapat diajukan ke pengadilan.

(3) Dalam hal para pihak tidak mencapai perdamaian, penyelesaian perselisihan dan pertikaian dapat dilanjutkan melalui proses hukum dan diajukan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 68F

(1) Hakim Perdamaian Desa menyusun berita acara penyelesaian perselisihan dan pertikaian yang ditandangani kedua belah pihak, Hakim Perdamaian Desa dan dua warga yang masing-masing mewakili para pihak.

(2) Berita acara penyelesaian perselisihan dan pertikaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. hari dan tanggal pelaksanaan pertemuan;

b. identitas para pihak;

c. perkara perselisihan dan pertikaian;

d. pertimbangan pranata dan tradisi yang terkait;

e. kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dan

f. tanda tangan kedua belah pihak, Hakim Perdamaian Desa, dan dua warga yang masing-masing mewakili para pihak.



Pasal 68G

(1) Hakim Perdamaian Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa dalam urusan teknis administrasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan pertikaian.

(2) Tata cara penyelesaian perselisihan dan pertikaian dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan dan pertikaian sebagaimana diatur dalam Pasal 68A sampai dengan Pasal 68F diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Apabila 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini ditetapkan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan dan pertikaian dapat diatur dengan Peraturan Desa.



22. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 70A

Naskah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) disusun dengan sistematika yang sederhana sesuai dengan tradisi masyarakat Desa setempat.



23. Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan terdiri atas:

a. dana Desa yang besarnya 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah; dan

b. dana alokasi khusus Desa.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(4a) Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki kelurahan, alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi prosentasenya secara proporsional sesuai dengan jumlah kelurahan di Kabupaten/Kota.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(6a) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan dana alokasi khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.



24. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, dan Pasal 72D sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 72A

Dana alokasi khusus Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi kegiatan pelayanan pada skala Desa yang dikelola oleh Desa sebagai bagian dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.



Pasal 72B

(1) Pemerintah Provinsi menyediakan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e berupa:

a. bantuan bagi Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal; dan

b. insentif bagi Desa yang didasarkan pada kinerja.

(2) Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.



Pasal 72C

(1) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara sederhana, akuntabel, dan transparan.

(2) Pengelolaan secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sistematika dan format perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan menggunakan pengelompokan dan formulir yang mudah dipahami dan dilaksanakan.

(3) Pengelolaan secara akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meilbatkan masyarakat Desa.

(4) Pengelolaan secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaannya kepada masyarakat Desa melalui media rapat, papan pengumuman, atau media lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Pasal 72D

(1) Penyimpangan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP atau berdasarkan laporan pengaduan.

(2) Laporan pengaduan terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada aparat penegak hukum atau kepada APIP.

(3) Laporan atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP.

(4) Hasil pemeriksanaan oleh APIP atas laporan pengaduan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang menerima pengaduan dan kepada bupati/walikota serta kepala desa dan/atau pimpinan perangkat desa yang bersangkutan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksanaan oleh APIP ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau kerugian negara, kepala desa dan/atau pimpinan perangkat desa diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk menyelesaikannya.

(6) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala desa atau pimpinan perangkat desa tidak menyelesaikan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau kerugian negara, maka:

a. aparat penegak hukum melakukan proses hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila diduga terjadi pelanggaran hukum pidana; atau

b. APH merekomendasikan penjatuhan hukuman administrasi bagi kepala desa dan/atau pimpinan perangkatdesa kepada bupati/walikota apabila diduga terjadi pelanggaran adminstrasi.



25. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 80

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan partisipasi aktif masyarakat Desa.

(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.



26. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 86A

(1) Desa mengembangkan sistem digitalisasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi untuk pengembangan sistem digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap, meliputi:

a. penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi;

b. pendanaan kegiatan;

c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

d. sarana dan prasarana lainnya.



27. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 113

(1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;

d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;

h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;

k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan berdasarkan jenis tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang dibagi berdasarkan bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

b. pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Desa; dan

c. keuangan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.














Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,





JOKO WIDODO






Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR …




RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA





I. UMUM

Desa atau nama lain merupakan sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi dan atau Peraturan sosial yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern seperti sekarang ini. Eksistensi desa perlu dioptimalkan kembali guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana cita-cita dan nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Undang-Undang yang mengatur Desa memberikan ruang kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk semakin maju, bersaing, namun juga melakukan proteksi terhadap potensi-potensi lokal desa. Potensi tersebut menyangkut potensi, sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, sosial, ekonomi. Undang-Undang desa juga memberi benang merah eksistensi pemerintahan desa sebagai self government dan self community.

Dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang maju, kuat dan mandiri perlu dilakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintah desa efektif dalam mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan adat, tradisi dan budaya masing-masing desa. Perbaikan sistem penyelenggaraan tersebut ditempuh dengan melakukan penyempurnaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meliputi pengaturan:

a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

b. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

c. Kedudukan perangkat Desa;

d. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

e. Kedudukan Peraturan Desa;

f. Tugas Kepala Desa dalam mendamaikan perselisihan dan pertikaian masyatakat di Desa melalui Hakim Perdamaian Desa;

g. Keuangan Desa; dan

h. Digitalisasi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik.



II. PASAL DEMI PASAL



Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 19B

Ayat (1)

Contoh kegiatan penyediaan barang dan jasa dan pemberdayaan Desa adalah pembuatan jalan dusun, air minum, pengolahan limbah, sampah, jembatan gantung, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Kriteria pembentukan perangkat Desa bedasarkan kebutuhan adalah:

1. Pekerjaan yang akan menjadi tugas perangkat Desa tersebut dilaksanakan secara terus menerus setiap hari;

2. Beban kerja penyelesaian tugas perangkat Desa tersebut memerlukan waktu minimal 5 jam efektif setiap hari.

Angka 7

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 53A

Cukup jelas.

Pasal 53B

Cukup jelas.

Pasal 53C

Cukup jelas.

Pasal 53D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 54A

Cukup jelas.

Angka 14



Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Badan Permusyawaratan diberikan tunjangan berdasarkan kegiatan dan tidak diberikan penghasilan tetap setiap bulan. Contoh penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kegiatan seperti honor rapat-rapat.

Angka 17

Pasal 62A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Kebijakan penyetaraan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa bertujuan untuk menjamin atau memastikan bahwa kesejahteraan Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa dapat meningkat atau setidaknya setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a. Apabila Alokasi Dana Desa dan sumber lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selain Dana Desa tidak mencukupi untuk penyetaraan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa, di luar dana alokasi umum berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan lainnya yang sah adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Pimpinan perangkatDesa sebagai akibat dari pelaksanaan tugas. Penerimaan lainnya yang sah dapat terdiri dari:

a. tunjangan hari raya;

b. tunjangan ketenagakerjaan;

c. tunjangan akhir masa jabatan;

d. tunjangan dana wafat;

e. honor Pengelola Keuangan;

f. honor Tim Pengelola Kegiatan; dan

g. tunjangan dan honor lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 68A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila jabatan Kepala Desa diisi oleh pelaksana tugas, maka pejabat pelaksana tugas bertindak sebagai ketua majelis Hakim Perdamaian Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68B

Ayat (1)

Para pihak yang berselisih dapat menyepakati syarat atau kondisi tertentu sebagai upaya mencapai perdamaian seperti pengembalian barang, pemberian ganti rugi atau menanggung biaya yang timbul dari perbuatan yang menimbulkan perselisihan atau pertikaian dan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertikaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup.

Pasal 68C

Cukup jelas.

Pasal 68D

Cukup jelas.

Pasal 68E

Cukup jelas.

Pasal 68F

Cukup jelas.

Pasal 68G

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila setelah Peraturan Desa ditetapkan dan berlaku dibentuk Peraturan Daerah maka tata cara penyelesaian perselisihan dan pertikaian mengacu pada Peraturan Daerah tersebut.



Angka 22

Pasal 70A

Yang dimaksud sederhana adalah naskah peraturan desa harus disusun dengan memperhatikan tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa supaya naskah peraturan Desa lebih mudah dipahami oleh masyarakat Desa dan tidak menjadi beban bagi pemerintah Desa dalam menyusun.

Angka 23

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Pengurangan persentasi alokasi dana desa atas adanya kelurahan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan formula sebagai berikut:

Indeks Desa – Indeks Kelurahan

1. Indeks Desa adalah penjumlahan indek penduduk dan indek wilayah :


Indeks Penduduk dihitung:

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Kabupaten/kota

X 0,7



Indeks Wilayah dihitung



Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Kabupaten/kota






X 0,3



2. Indeks Kelurahan adalah penjumlahan indek penduduk dan indek wilayah :



Indek Penduduk dihitung:





Jumlah Penduduk Kelurahan

Jumlah Penduduk Kabupaten/kota






X 0,7





Indeks Wilayah dihitung:



Luas Wilayah Kelurahan

Luas Wilayah Kabupaten/kota






X 0,3











Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 72A

Dana alokasi khusus desa merupakan pemindahan kegiatan kementerian/lembaga yang selama ini membiayai kewenangan desa dan/atau pelayanan skala desa. Setelah kegiatan dialaihkan menjadi dana alokasi khusus Desa, maka kementerian/lembaga tidak dapat lagi membiayai program dan kegiatan melalaui anggaran kementerian/lembaga untuk melaksanakan kewenangan desa dan/atau pelayanan skala desa.

Pasal 72B

Cukup jelas.

Pasal 72C

Cukup jelas.

Pasal 72D

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 113

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

Previous Post Next Post